Damkarnews.com, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar mendorong seluruh perangkat daerah agar lebih cermat menyusun program pembangunan dengan mempertimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Pengarusutamaan Gender (PUG) dinilai menjadi salah satu kunci agar kebijakan dan anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, menegaskan bahwa penerapan PUG tidak cukup hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus tercermin dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Focal Point Pengarusutamaan Gender di Aula Baiman Bapperida Kabupaten Banjar, Rabu (14/10/2026) pagi.
Menurut Yudi, pembangunan yang berkualitas harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah telah mempertimbangkan kesetaraan akses, kesempatan, partisipasi, serta manfaat bagi laki-laki dan perempuan.
“Pengarusutamaan gender bukan hanya urusan perempuan atau program tersendiri, melainkan strategi pembangunan agar kebijakan yang dibuat pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan setara,” ujarnya.
Ia menilai, tantangan utama dalam pelaksanaan PUG adalah menerjemahkan kebijakan menjadi program yang memberikan dampak nyata. Untuk itu, perangkat daerah perlu memperkuat penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin sebagai landasan dalam mengidentifikasi kesenjangan dan menentukan prioritas pembangunan.
Dengan data yang akurat, lanjutnya, pemerintah dapat mengetahui kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih, sehingga program dan anggaran yang dialokasikan menjadi lebih tepat sasaran.
Yudi juga menyoroti pentingnya peran Focal Point PUG di setiap perangkat daerah. Mereka diharapkan tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi aktif mengawal integrasi perspektif gender dalam penyusunan program, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan.
“Jangan sampai perencanaan hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Kita harus memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara merata,” tegasnya.
Ia berharap, melalui kegiatan bimtek tersebut, kapasitas para Focal Point semakin meningkat, khususnya dalam memahami analisis gender, pemanfaatan data terpilah, serta penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar, Widya Wiri Utami, mengatakan bimtek tersebut menjadi upaya memperkuat kemampuan aparatur dalam menerapkan PUG secara terarah di lingkungan kerja masing-masing.
Menurutnya, keberadaan Focal Point sangat strategis karena dapat menjadi penghubung dalam mengoordinasikan penerapan perspektif gender pada setiap program perangkat daerah.
“Melalui bimtek ini, kami ingin memastikan para peserta tidak hanya memahami konsep pengarusutamaan gender, tetapi juga mampu menerapkannya dalam perencanaan dan penganggaran di perangkat daerah masing-masing,” kata Widya.
Ia menjelaskan, sebagian peserta merupakan kepala subbagian perencanaan yang memiliki peran penting dalam merumuskan program dan kegiatan. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, diharapkan aspek kesetaraan gender dapat dipertimbangkan sejak awal penyusunan rencana kerja, bukan baru diperhatikan ketika program telah berjalan.
Widya menambahkan, sinergi antarperangkat daerah juga perlu terus diperkuat agar pelaksanaan PUG tidak berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi yang baik dinilai penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan sekaligus mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif.
“Kami berharap para peserta dapat menjadi penggerak di instansi masing-masing, sehingga perencanaan dan penganggaran responsif gender semakin berkualitas dan pelaksanaannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Banjar,” tambahnya.
Kegiatan tersebut diikuti 50 peserta dan dihadiri perwakilan Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang PMKPM dan Pemerintah Daerah Wilayah III, Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI.
Adapun narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Inspektorat dan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui bimtek tersebut, Pemkab Banjar berharap penguatan kapasitas aparatur dapat mendorong penerapan PUG yang lebih efektif, terukur, dan terintegrasi dalam pembangunan daerah.
