Damkarnews.com, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar memberi perhatian serius terhadap lambatnya realisasi belanja modal yang hingga pertengahan Juni 2026 baru mencapai 13,95 persen. Kondisi tersebut menjadi sorotan dalam Apel Hari Kesadaran Nasional yang digelar di halaman Kantor Bupati Banjar, Martapura, Rabu (17/6/2026) pagi.
Apel yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, menjadi momentum evaluasi kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjelang berakhirnya semester pertama tahun anggaran 2026.
Dalam amanat Bupati Banjar H Saidi Mansyur yang dibacakan Yudi Andrea, disebutkan bahwa realisasi pendapatan daerah hingga pertengahan tahun telah mencapai Rp1,014 triliun atau 44,33 persen dari target. Sementara realisasi belanja daerah berada di angka Rp947,89 miliar atau 34,06 persen.
Meski capaian pendapatan dinilai cukup baik, rendahnya realisasi belanja modal menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan pembangunan dan pelayanan publik.
“Belanja modal digunakan untuk pembangunan agar fasilitas publik lebih baik. Bagi masyarakat, belanja modal adalah jalan yang mulus, gedung sekolah yang nyaman, puskesmas yang layak, hingga infrastruktur irigasi yang mendukung ketahanan pangan,” ujar Yudi.
Untuk mengejar target pembangunan, seluruh SKPD diminta segera mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta mengoptimalkan pemanfaatan E-Katalog Lokal agar pelaku UMKM daerah turut merasakan dampak belanja pemerintah.
Selain itu, kepala SKPD juga diminta lebih aktif melakukan pengawasan terhadap progres fisik proyek. Langkah antisipasi terhadap kontraktor yang mengalami keterlambatan pekerjaan harus dilakukan lebih dini dan tidak menunggu hingga penghujung tahun anggaran.
Di tengah evaluasi tersebut, Pemkab Banjar juga mencatat sejumlah capaian positif di sektor ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Banjar mendapat apresiasi atas keberhasilan program pelatihan kerja yang mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Hingga Juni 2026, Disnakertrans telah melaksanakan 10 jenis pelatihan, mulai dari pelatihan satuan pengamanan (satpam), operator alat berat hingga tata boga.
Hasilnya, hampir 90 persen peserta pelatihan satpam berhasil terserap di berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Tak hanya itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi penggunaan tenaga kerja asing juga melampaui target. Hingga pertengahan tahun, penerimaan sektor tersebut mencapai Rp1,88 miliar atau 212,61 persen dari target yang ditetapkan.
Menutup amanatnya, Yudi Andrea mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkab Banjar untuk meningkatkan etos kerja dan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
“Ke depan tantangan pembangunan semakin kompleks. Karena itu dibutuhkan pola kerja yang lebih cepat, efektif, inovatif, dan berorientasi pada hasil,” tegasnya.
