Damkarnews.com, BANJAR – Desa Astambul Seberang, Kecamatan Astambul, yang sebelumnya dipilih karena nilai indeks desanya masih rendah, kini diproyeksikan menjadi desa percontohan dalam program peningkatan kualitas keluarga di Kalimantan Selatan.
Hal tersebut mengemuka saat pelaksanaan Penilaian dan Verifikasi Lapangan Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (TPK2D) Tahun 2026 di halaman Kantor Desa Astambul Seberang, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala DPPPAKB Kalimantan Selatan Husnul Hatimah, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Yudi Andrea, Ketua TP PKK Kabupaten Banjar Hj Nurgita Tiyas, Kepala Dinsos P3AP2KB Banjar Erny Wahdini, tim verifikator, perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Sekda Banjar H. Yudi Andrea mengatakan Desa Astambul Seberang dipilih sebagai lokus kegiatan karena masih membutuhkan pendampingan yang lebih intensif dalam berbagai aspek pembangunan keluarga.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi beserta jajaran yang telah memilih Kabupaten Banjar, khususnya Desa Astambul Seberang, sebagai lokus kegiatan. Desa ini dipilih berdasarkan nilai Indeks Desa yang masih rendah, sehingga memerlukan pendampingan lebih intensif,” ujarnya.
Menurut Yudi, kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi agenda penilaian semata, tetapi mampu menghasilkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas keluarga di Kabupaten Banjar maupun Kalimantan Selatan secara umum.
Sementara itu, Kepala DPPPAKB Kalsel Husnul Hatimah mengungkapkan Kabupaten Banjar berhasil meningkatkan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) secara signifikan dari 67,83 menjadi 75. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Banjar dalam kategori Responsif Gender dan Hak Anak.
“Keberhasilan ini merupakan bukti nyata kerja keras TPK2D Kabupaten Banjar yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, penilaian peningkatan kualitas keluarga bertujuan mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga melalui berbagai aspek, mulai dari kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, hingga penguatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak.
Dalam proses verifikasi lapangan, tim penilai meninjau berbagai indikator yang menjadi tolok ukur Indeks Kualitas Keluarga. Penilaian tersebut mencakup 29 indikator yang terbagi dalam lima dimensi utama, yakni legalitas dan struktur keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, serta ketahanan sosial budaya.
Menurut Husnul, data tersebut penting untuk membantu pemerintah memetakan persoalan yang dihadapi keluarga sekaligus menyusun kebijakan intervensi yang lebih tepat sasaran.
Ia berharap hasil penilaian tidak berhenti pada proses evaluasi, tetapi menjadi dasar pengembangan program berkelanjutan di tingkat desa.
“Desa yang menjadi lokus penilaian ini diharapkan mampu menjadi desa percontohan bagi desa-desa lain yang masih membutuhkan intervensi lintas sektor, baik dari SKPD maupun lembaga terkait,” tuturnya.
Usai kegiatan, tim penilai bersama Sekda Banjar dan Ketua TP PKK Kabupaten Banjar melakukan peninjauan ke sejumlah layanan dan program desa, di antaranya kebun PKK, UP2K, Posyandu 6 SPM, dasa wisma, pelayanan kesehatan, pelayanan keluarga berencana (KB), Puspaga, serta layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
