Damkarnews.com, BANJAR – Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Banjar, Jumat (5/6/2026).
RDP tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Hj. Anna Rusiana, didampingi Wakil Ketua Sayyid Abu Bakar Bahasyim serta anggota H. Ahmad Fauzan, Kursani, dan Zainal Abidin, Hj. Helda Rina.
Dalam rapat tersebut, berbagai persoalan strategis dibahas, mulai dari minimnya anggaran pelestarian budaya, evaluasi proyek fisik, hingga alasan ditiadakannya Pasar Ramadan tahun ini.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Kursani, menyoroti keterbatasan anggaran yang masih menjadi kendala utama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan program kerja secara maksimal.
Menurutnya, hampir seluruh SKPD berharap adanya tambahan anggaran pada APBD Perubahan mendatang yang diperkirakan mulai berjalan pada Agustus hingga Oktober 2026.
“Rata-rata SKPD memang menginginkan penambahan anggaran di perubahan ini,” ujar Kursani.
Ia menilai sektor kebudayaan menjadi salah satu bidang yang paling terdampak akibat minimnya dukungan anggaran. Sejumlah kegiatan budaya lokal yang selama ini menjadi identitas masyarakat Banjar dinilai mulai kehilangan gaung karena keterbatasan pembiayaan.
Beberapa di antaranya seperti Safari Ramadan, kegiatan Madihin, hingga kesenian Sinoman Hadrah yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah daerah.
“Hari ini kita melihat kegiatan kebudayaan seakan mengendur. Harapan saya ini harus ditingkatkan kembali. Contohnya Sinoman Hadrah yang memiliki pemandu, tolong diperhatikan. Jangan sampai kebudayaan kita ini punah karena kurangnya anggaran kegiatan dan fasilitas,” tegasnya.
Kursani juga mengingatkan agar pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik semata, tetapi juga menyentuh aspek pemberdayaan dan pelestarian budaya.
“Bicara fisik terus, tapi untuk arah pemberdayaan budayanya masih sangat kurang,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Disbudporapar Kabupaten Banjar, Irwan Jaya, mengungkapkan pihaknya tengah melakukan peninjauan ulang terhadap sejumlah proyek fisik yang direncanakan pada tahun anggaran berjalan.
Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya harga material bangunan dan biaya distribusi sebagai dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Kami melakukan evaluasi, khususnya terhadap penganggaran kegiatan yang sudah berjalan. Terutama kegiatan-kegiatan yang terdampak pada kenaikan harga akibat penyesuaian harga BBM,” jelas Irwan.
Menurutnya, terdapat dua proyek besar yang saat ini menjadi fokus evaluasi, yakni pembangunan Gedung Indoor Poli tahap kedua serta kelanjutan renovasi lapangan sepak bola.
Irwan menjelaskan, penyesuaian harga sangat diperlukan agar penyedia jasa tidak mengalami kerugian yang berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan.
“Contohnya penggunaan material semen. Kalau kita memaksakan menggunakan harga lama sementara harga pasar sudah naik, tentu akan memberatkan penyedia. Kami khawatir pekerjaan justru tidak selesai dengan baik,” katanya.
Ia menegaskan hingga kini belum ada kontrak baru yang ditandatangani karena proses evaluasi dan penyesuaian harga masih berlangsung.
Meski menghadapi tantangan penyesuaian anggaran, Disbudporapar tetap optimistis renovasi lapangan sepak bola dapat diselesaikan pada tahun ini.
“Untuk lapangan bola, insyaallah kita maksimalkan tahun ini. Harapannya agar tidak menjadi beban di tahun anggaran berikutnya,” ujar Irwan.
Namun demikian, pihaknya tetap memperhitungkan waktu pelaksanaan agar proyek tidak dikerjakan secara terburu-buru yang dapat berdampak pada kualitas pekerjaan maupun persoalan hukum di kemudian hari.
Pasar Ramadan Ditiadakan Demi Hindari Kerugian Pedagang
Dalam RDP tersebut, DPRD juga meminta penjelasan terkait keputusan pemerintah daerah yang tidak menggelar Pasar Ramadan secara terpusat pada tahun ini.
Irwan Jaya menjelaskan, keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasi beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pola perdagangan masyarakat saat ini telah berubah, di mana banyak warga memilih berjualan secara mandiri di lingkungan masing-masing.
“Beberapa kali kita coba skema bantuan pemerintah, Pasar Ramadan ini malah terkesan lesu. Pedagang kita justru banyak yang mengalami kerugian,” ungkapnya.
Karena itu, pemerintah daerah memilih tidak memaksakan penyelenggaraan kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Jangan sampai pemerintah hadir, tapi kesannya malah membuat masyarakat rugi. Itu sangat tidak elok. Kami ingin memberikan fasilitas yang benar-benar membuat masyarakat sejahtera,” tutup Irwan.
Sementara itu, pembahasan terkait bonus atlet berprestasi pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang sempat menjadi perhatian DPRD belum sempat dibahas secara mendalam dalam RDP kali ini. Disbudporapar memastikan agenda tersebut akan dijadwalkan kembali dalam pertemuan berikutnya.
