Damkarnews.com, BANJAR – Pelaksanaan ajang Pemilihan Nanang Galuh Kabupaten Banjar 2026 menuai sorotan dari Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar. Penyelenggaraan kegiatan yang digelar di luar wilayah Kabupaten Banjar dinilai kurang efisien dan belum memberikan dampak maksimal terhadap perekonomian daerah.
Kritik tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Hj. Anna Rusiana, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Banjar, Rabu (8/7/2026), sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan ajang tahunan tersebut.
Anna menegaskan DPRD mendukung penuh upaya pemerintah dalam menjaring generasi muda terbaik melalui ajang Nanang Galuh. Namun, menurutnya, penyelenggaraan kegiatan juga harus mempertimbangkan efisiensi anggaran sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
“Kami dari pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran. Kabupaten Banjar juga ingin meningkatkan pendapatan daerah. Kenapa kegiatan Pemilihan Nanang Galuh Banjar justru dilaksanakan di luar Kabupaten Banjar? Apakah sudah ada kajian penentuan tempatnya?” ujar Anna.
Menurutnya, Kabupaten Banjar memiliki banyak aset dan lokasi yang layak dijadikan venue kegiatan sehingga tidak perlu menggelarnya di luar daerah. Jika dilaksanakan di Kabupaten Banjar, perputaran ekonomi dinilai akan dirasakan masyarakat setempat dan berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tak hanya menyoroti lokasi penyelenggaraan, Anna juga mempertanyakan penggunaan anggaran kegiatan yang mencapai sekitar Rp314 juta. Ia membandingkannya dengan sejumlah kegiatan masyarakat yang dinilai mampu berjalan lebih sederhana tanpa membebani anggaran besar.
Sebagai contoh, ia menyinggung pembinaan qori dan qoriah yang selama ini mampu melahirkan prestasi hingga tingkat internasional dengan pola pembinaan yang lebih mandiri.
“Mereka mencari tempat menginap sendiri, bahkan tinggal di rumah warga atau keluarga. Sedangkan peserta Nanang Galuh justru disediakan hotel. Apa bedanya dengan MTQ yang juga digelar secara outdoor? Tidak serepot itu dengan biaya sebesar ini,” katanya.
Anna berharap pemerintah daerah lebih selektif dalam menyusun anggaran agar setiap kegiatan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Disbudporapar Kabupaten Banjar, H. Irwan Jaya, mengatakan pihaknya menerima seluruh kritik sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan kegiatan pada tahun-tahun mendatang.
“Kami menyadari poin pentingnya adalah bagaimana kegiatan ini bisa ikut berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kondisi saat pelaksanaan memang cukup dilematis, namun ini menjadi catatan penting agar ke depan kegiatan-kegiatan dapat dimaksimalkan untuk memberikan kontribusi kepada daerah dan masyarakat,” ujarnya.
Irwan menjelaskan anggaran sekitar Rp314 juta tidak hanya digunakan untuk malam final, tetapi mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung selama beberapa bulan.
Dana tersebut digunakan untuk proses seleksi peserta, sosialisasi melalui program Go to School di sekolah dan perguruan tinggi, koordinasi lintas instansi, pembinaan para finalis, hingga persiapan pengiriman wakil Kabupaten Banjar ke ajang tingkat provinsi maupun nasional.
Ia juga menegaskan peran Nanang Galuh saat ini tidak lagi sebatas duta pariwisata dan budaya, tetapi turut mendukung berbagai program pemerintah, seperti kampanye pencegahan stunting dan penyalahgunaan narkoba.
“Mereka tidak hanya bergerak di bidang pariwisata dan kebudayaan, tetapi juga menjadi duta yang mengampanyekan isu-isu sosial hingga tingkat nasional. Insyaallah mereka akan terus bersinergi dengan program pemerintah daerah,” jelasnya.
Dalam RDP tersebut, Disbudporapar juga memaparkan strategi pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Banjar. Salah satu fokusnya ialah mengoptimalkan peran Nanang Galuh dalam mempromosikan destinasi unggulan, seperti Pasar Terapung Lok Baintan dan kawasan wisata religi Sekumpul.
Selain itu, pemerintah terus melakukan pembinaan terhadap Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) guna menghidupkan kembali sejumlah destinasi wisata yang belum berkembang optimal akibat keterbatasan sarana maupun manajemen pengelola.
