Damkarnews.com, BANJAR – Keputusan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Banjar menggelar grand final sebuah ajang di Kota Banjarbaru menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar.
Kritik tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H. Irwan Bora, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV bersama jajaran Disporapar, Rabu (8/7/2026).
Dalam rapat itu, DPRD menilai pelaksanaan kegiatan di luar wilayah Kabupaten Banjar tidak sejalan dengan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan pelaku UMKM setempat.
Irwan Bora menegaskan, anggaran daerah sebesar Rp314 juta seharusnya dimanfaatkan di wilayah Kabupaten Banjar agar manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami selalu mendengungkan untuk mendongkrak PAD agar perekonomian berputar di wilayah kita sendiri. Kalau kegiatan ini dilaksanakan di Kota Banjarbaru, tentu anggaran yang sudah diberikan pemerintah daerah akan tersedot ke sana. Akhirnya Kabupaten Banjar tidak mendapatkan apa-apa, sementara kota sebelah yang semakin makmur,” tegasnya.
Ia juga menilai alasan keterbatasan fasilitas penginapan di Kabupaten Banjar tidak dapat dijadikan dasar memindahkan pelaksanaan kegiatan ke daerah lain. Menurutnya, kebutuhan sekitar 15 kamar hotel bukanlah persoalan besar yang harus mengorbankan potensi perputaran ekonomi lokal.
Tak hanya menyoroti lokasi kegiatan, suasana rapat juga sempat memanas ketika DPRD mengungkap adanya persoalan internal di lingkungan Disporapar Banjar terkait dugaan pembangkangan bawahan terhadap atasan.
Dengan latar belakang sebagai mantan prajurit militer, Irwan Bora menegaskan bahwa sikap tersebut tidak dapat dibenarkan dalam sistem birokrasi pemerintahan.
“Apa pun alasannya, namanya bawahan melawan atasan itu pasti salah. Sangat tidak dibenarkan. Kalau di militer, satu klik saja sudah selesai, tidak ada alasan. Jika ini dibiarkan, nanti semua bawahan di Pemerintah Kabupaten Banjar bisa ikut-ikutan melawan atasannya,” ujarnya.
Menurutnya, DPRD bahkan telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar agar persoalan tersebut segera dievaluasi dan ditangani secara tegas sehingga tidak menjadi preseden buruk di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Irwan Bora juga mendorong Disporapar agar lebih mandiri dalam menyelenggarakan kegiatan di Kabupaten Banjar. DPRD, kata dia, siap mendukung pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti tenda maupun gedung serbaguna, apabila memang diperlukan.
“Daripada anggaran setiap tahun ratusan juta habis di luar daerah, lebih baik usulkan kepada kami di Komisi IV untuk pengadaan tenda sendiri atau fasilitas lainnya. Masyarakat Kabupaten Banjar kasihan kalau uangnya justru dihamburkan ke daerah tetangga,” katanya.
Melalui RDP tersebut, DPRD Kabupaten Banjar berharap Disporapar segera melakukan evaluasi menyeluruh, baik terhadap tata kelola organisasi maupun perencanaan kegiatan strategis, agar penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar.
