Damkarnews.com, BANJAR – Penggunaan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp20 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banjar dipastikan tidak luput dari pengawasan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar bahkan berencana melakukan audit terhadap penggunaan dana bantuan tersebut guna memastikan pengelolaannya berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, menegaskan bahwa audit menjadi bagian penting dalam memastikan dana bantuan pemerintah pusat tersebut digunakan sesuai peruntukannya.
Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (2/11/2026).
Menurut Yudi Andrea, Pemkab Banjar telah memiliki arah untuk melakukan audit terhadap penggunaan Banpres Rp20 miliar tersebut. Bahkan, audit dinilai sebagai kewajiban dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari bantuan pemerintah.
“Rencananya memang ada arah ke sana untuk mengaudit penggunaan Banpres Rp20 miliar tersebut. Itu wajib diaudit karena harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Selain memastikan pengawasan penggunaan anggaran, Pemkab Banjar juga mulai memperkuat kesiapan para relawan pemadam kebakaran melalui penyaluran bantuan peralatan pemadaman.
Yudi mengungkapkan, pada Senin pagi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar telah melaksanakan penyerahan bantuan peralatan berupa mesin pemadam, selang, serta perlengkapan penunjang lainnya.
Total terdapat 75 unit mesin pemadam beserta kelengkapannya yang disalurkan kepada relawan pemadam kebakaran.
Namun, ia menjelaskan bahwa bantuan tersebut belum dapat menjangkau seluruh kelompok relawan. Penyaluran diprioritaskan kepada relawan yang sebelumnya aktif melakukan kegiatan posko penanganan karhutla.
“Tadi pagi BPBD sudah melakukan penyerahan peralatan pemadam, seperti mesin, selang, serta peralatan penunjang lainnya sebanyak 75 unit mesin beserta kelengkapannya,” jelasnya.
Ia mengakui, jumlah kelompok relawan pemadam kebakaran di Kabupaten Banjar mencapai ratusan. Karena itu, tidak seluruh relawan mendapatkan bantuan peralatan pada tahap penyaluran kali ini.
“Ini dibagikan kepada para relawan pemadam kebakaran yang sudah melakukan posko karhutla. Karena memang tidak semua relawan mendapatkan peralatan tersebut, sementara jumlah relawan pemadam kebakaran di Kabupaten Banjar mencapai ratusan,” ungkapnya.
Dengan adanya rencana audit dan penyaluran bantuan sarana pemadaman tersebut, Pemkab Banjar diharapkan tidak hanya memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan, tetapi juga mampu memperkuat kesiapsiagaan relawan di lapangan dalam menghadapi ancaman karhutla.
