Damkarnews.com, BANJAR – Ancaman kemarau panjang mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Banjar. Tak hanya meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kondisi kering yang diprediksi berlangsung hingga awal 2027 juga mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) bersama unsur Forkopimda, TNI, Polri, dunia usaha dan relawan di Ballroom Bukit Bintang Park and Resort, Kecamatan Karang Intan, Rabu (9/9/2026) pagi.
Rakor tersebut digelar sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak kemarau yang berpotensi semakin meluas dalam beberapa bulan ke depan.
Sekda Banjar H Yudi Andrea yang mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur mengungkapkan, salah satu indikator yang mulai terlihat adalah menyusutnya debit air Waduk Riam Kanan di Kecamatan Aranio.
Padahal, kawasan tersebut memiliki peran penting sebagai sumber air baku, mendukung kebutuhan pertanian hingga menopang pasokan energi bagi masyarakat.
Karena itu, Yudi meminta PTAM Intan Banjar bersama pihak pengelola waduk melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi ketersediaan air.
“Terutama kalau curah hujan terus menurun sampai November mendatang, kita harus benar-benar mengantisipasi ketersediaan air bersih,” ujarnya.
Menurutnya, ancaman kemarau tidak bisa hanya dilihat dari sisi kebakaran lahan. Ketika sumber air mulai berkurang, kebutuhan dasar masyarakat juga berpotensi ikut terdampak.
Di sisi lain, potensi munculnya titik api juga meningkat seiring aktivitas masyarakat setelah musim panen. Pengelolaan lahan dengan cara membakar menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi sejak dini.
Yudi meminta para camat tidak hanya menunggu laporan terjadinya kebakaran, tetapi aktif turun ke desa untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat, khususnya para petani.
“Saya mohon para camat tidak lelah turun ke desa-desa, berdialog dengan petani, dan mengedukasi masyarakat agar mengelola lahan tanpa membakar,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar pendekatan kepada masyarakat melibatkan tokoh masyarakat dan alim ulama. Cara tersebut dinilai penting agar pesan pencegahan karhutla dapat diterima dengan lebih mudah dan tidak menimbulkan resistensi.
Selain persoalan teknis di lapangan, pemerintah daerah turut mengantisipasi dampak sosial akibat beredarnya informasi yang belum terverifikasi mengenai penyebab kebakaran lahan.
Yudi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap kabar yang menyebut karhutla sengaja dilakukan untuk membuka perkebunan kelapa sawit.
“Mari kita bersama-sama meluruskan informasi tersebut. Jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh isu yang belum tentu benar. Pastikan informasi yang sampai ke masyarakat adalah fakta yang bersumber dari instansi resmi,” ajaknya.
Sementara dari sisi kesehatan, Dinas Kesehatan juga diminta meningkatkan kesiapan menghadapi potensi peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat paparan kabut asap.
Ketersediaan masker menjadi salah satu perhatian, terutama untuk masyarakat yang berada di kawasan terdampak asap karhutla. Distribusi masker diminta diprioritaskan ke wilayah yang membutuhkan.
Dalam rakor tersebut, unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dunia usaha hingga kelompok relawan seperti Buser 690 dan RAPI juga didorong memperkuat koordinasi.
Yudi menegaskan, penanganan karhutla maupun dampak kemarau tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Kecepatan dalam berbagi informasi, dukungan peralatan, ketersediaan sumber air dan respons di lapangan menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi tersebut.
“Hilangkan sekat-sekat birokrasi jika itu menyangkut keselamatan rakyat. Kita harus cepat, tepat dan terpadu dalam bertindak,” pungkasnya.
