Damkarnews.com, BANJARBARU – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang diperkirakan meningkat pada musim kemarau 2026 mendorong Pemerintah Kota Banjarbaru memperkuat langkah antisipasi sejak dini. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, dalam Apel Kesiapsiagaan Bencana Karhutla Provinsi Kalimantan Selatan di Halaman Kantor Gubernur Kalsel, Senin (6/7/2026).
Usai apel, seluruh kepala daerah dan unsur terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Bencana Karhutla yang digelar di Gedung K.H. Idham Chalid, Komplek Perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan. Forum tersebut menjadi wadah menyatukan strategi lintas instansi dalam menghadapi potensi Karhutla selama musim kemarau.
Apel dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang mengingatkan bahwa kondisi cuaca tahun ini diprediksi lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, seluruh daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan sejak awal agar kebakaran tidak meluas.
Menurut Muhidin, status siaga harus diikuti dengan patroli terpadu, pemantauan titik panas (hotspot), serta respons cepat apabila ditemukan titik api. Ia menegaskan komando penanganan Karhutla berada di bawah kendali gubernur dengan BPBD sebagai koordinator pelaksana.
Selain kesiapan personel, Gubernur juga meminta seluruh sarana dan prasarana penanggulangan Karhutla dipastikan dalam kondisi optimal. Seluruh peralatan pemadaman harus diperiksa kembali agar siap digunakan kapan saja ketika terjadi kebakaran.
Muhidin juga menekankan bahwa pencegahan tetap menjadi langkah paling efektif. Ia meminta pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan memperluas sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
“Kita harus terus mengedukasi masyarakat, meningkatkan pengawasan, serta mengajak warga ikut menjaga lingkungan masing-masing untuk mencegah terjadinya Karhutla,” tegasnya.
Partisipasi Wali Kota Erna Lisa Halaby dalam apel dan rakor tersebut menjadi bukti kesiapan Pemerintah Kota Banjarbaru menyelaraskan langkah penanganan dengan pemerintah provinsi. Melalui koordinasi yang terintegrasi, Banjarbaru berharap mampu meminimalkan risiko Karhutla sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kabut asap selama musim kemarau 2026.
