Damkarnews.com, BANJAR – Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Banjar hingga akhir Agustus 2026 masih menghadapi pekerjaan rumah. Realisasi keuangan APBD tercatat 60,79 persen, sementara target yang ditetapkan sudah mencapai 78,82 persen.
Kondisi tersebut terungkap dalam Rapat Evaluasi Progres dan Percepatan Kegiatan Pembangunan Periode Agustus 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah di Aula Barakat Martapura, Selasa (15/9/2026) pagi.
Tak hanya dari sisi keuangan, capaian fisik pembangunan juga masih berada di bawah target. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi fisik tercatat 72,75 persen, sedangkan targetnya sebesar 79,86 persen.
Selisih capaian tersebut menjadi perhatian Pemkab Banjar. Perangkat daerah diminta tidak menunggu hingga penghujung tahun untuk mengejar ketertinggalan, melainkan segera melakukan langkah percepatan terhadap kegiatan yang progresnya belum sesuai rencana.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar H Yudi Andrea mengatakan, evaluasi pembangunan merupakan bagian dari pertanggungjawaban bersama dalam memastikan anggaran daerah digunakan secara tepat.
Menurutnya, data yang menjadi dasar evaluasi harus benar-benar menggambarkan kondisi pelaksanaan pembangunan di lapangan.
“Karena itu, data yang disampaikan harus akurat, tepat waktu dan sesuai kondisi riil di lapangan,” tegas Yudi.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan kedisiplinan dalam melakukan penginputan data serta menjalankan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan.
OPD juga diminta menyusun action plan sebagai langkah konkret untuk mengejar target, termasuk segera menyelesaikan berbagai hambatan dalam proses pengadaan.
Selain itu, paket-paket strategis daerah diminta menjadi prioritas. Perkembangan pelaksanaannya harus disampaikan secara berkala, disertai penguatan koordinasi antarperangkat daerah.
Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Banjar Heru Setiawan menjelaskan, evaluasi bulanan dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi fisik dan keuangan sekaligus memantau paket strategis pemerintah daerah.
Evaluasi juga menjadi sarana untuk memperoleh gambaran perkembangan belanja APBD, khususnya yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa.
Dengan masih adanya selisih antara target dan realisasi tersebut, percepatan kegiatan menjadi salah satu fokus utama Pemkab Banjar memasuki bulan-bulan terakhir tahun anggaran 2026.
Rapat kemudian diisi dengan pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Banjar bersama Kabag Administrasi Pembangunan juga menyerahkan apresiasi dan penghargaan kepada sejumlah OPD atas capaian kinerja mereka.
