Damkarnews.com, BANJAR – Ketepatan menyusun anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pembangunan daerah. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Banjar memperkuat kemampuan aparatur perencana agar setiap program yang diusulkan tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga selaras dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Perencanaan Anggaran SKPD Tahun 2026 yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar di Hotel Grand Tan, Kecamatan Gambut, Kamis (15/10/2026) pagi.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dibuka Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi. Pesertanya merupakan aparatur yang menangani perencanaan anggaran, khususnya kepala subbagian (Kasubbag) Perencanaan dan operator di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Bimtek tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyusunan anggaran sekaligus meminimalkan kesalahan administrasi dan teknis yang berpotensi menghambat proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam arahannya, Habib Idrus menekankan bahwa kualitas perencanaan sangat bergantung pada ketelitian aparatur dalam mengolah data, menyusun dokumen, hingga melakukan penginputan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Menurutnya, kesalahan kecil dalam proses perencanaan dapat berpengaruh terhadap tahapan berikutnya. Ketidaksesuaian data antardokumen, misalnya, berpotensi menimbulkan kendala yang berujung pada keterlambatan penyusunan APBD.
“Perencanaan anggaran harus dikerjakan secara cermat sejak awal. Data yang disusun harus akurat dan setiap tahapan perlu terkoordinasi dengan baik, karena kekeliruan pada satu bagian bisa berdampak pada keseluruhan proses penganggaran,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perubahan regulasi serta pembaruan sistem perencanaan pemerintah menuntut aparatur untuk terus meningkatkan kompetensi. Pemahaman terhadap klasifikasi belanja, standar harga, dan mekanisme penginputan pada SIPD perlu diperkuat agar proses penyusunan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Habib Idrus berharap, melalui pembinaan tersebut, para peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk memperbaiki kualitas perencanaan di instansi masing-masing.
“Jangan sampai persoalan teknis menghambat penyusunan anggaran. Kita ingin seluruh perangkat daerah semakin siap, mampu mengikuti perubahan regulasi, dan menyusun perencanaan secara tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan perencanaan juga membutuhkan keselarasan antara dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta prioritas pembangunan daerah.
Karena itu, koordinasi antara operator, Kasubbag Perencanaan, dan pimpinan SKPD dinilai penting untuk memastikan program yang diusulkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Habib Idrus turut menyoroti pentingnya menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Banjar.
Sementara itu, Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar Nashrullah Shadiq mengatakan, pembinaan perencanaan anggaran tidak sebatas meningkatkan kemampuan teknis aparatur, tetapi juga memastikan alokasi anggaran mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurutnya, setiap program yang direncanakan harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran pembangunan. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang kita harapkan, setiap anggaran yang direncanakan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian target dalam RPJMD. Jadi, bukan hanya menyusun program dan mengalokasikan dana, tetapi juga memastikan bahwa perencanaan tersebut mendukung hasil pembangunan yang ingin dicapai,” jelas Nashrullah.
Untuk memperkuat pemahaman peserta, BPKPAD Kabupaten Banjar bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin dalam pelaksanaan bimtek tersebut.
Keterlibatan kalangan akademisi diharapkan dapat memberikan tambahan perspektif, khususnya dalam memahami kebijakan penganggaran dan menyelaraskan perencanaan dengan target pembangunan daerah.
Nashrullah juga menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan konsistensi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah, termasuk dalam upaya mempertahankan opini WTP.
Di sisi lain, perubahan ketentuan dan pembaruan SIPD menjadi tantangan yang harus diantisipasi oleh seluruh aparatur perencana. Menurutnya, kemampuan mengikuti perkembangan aturan diperlukan agar penyusunan anggaran tidak terkendala oleh ketidaksesuaian prosedur maupun kesalahan teknis.
“Perubahan regulasi dan sistem terus berjalan, sehingga kemampuan aparatur juga harus terus diperbarui. Melalui bimtek ini, kami ingin para Kasubbag Perencanaan dan operator lebih siap menyesuaikan diri, sehingga proses penyusunan anggaran dapat berlangsung lebih tertib, efektif, dan sesuai ketentuan,” pungkasnya.
