Damkarnews.com, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar mendorong aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya menjadi pelayan masyarakat, tetapi juga tampil sebagai contoh dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar H Yudi Andrea saat memimpin apel kerja gabungan di halaman Kantor Bupati Banjar, Martapura, Senin (7/9/2026) pagi.
Dalam amanatnya, Yudi menekankan bahwa apel gabungan seharusnya tidak sekadar menjadi agenda rutin setiap aparatur. Menurutnya, momentum tersebut penting untuk menyatukan komitmen sekaligus mengingatkan kembali tanggung jawab ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Apel ini bukan hanya rutinitas, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita sebagai abdi negara. ASN harus mampu menunjukkan kinerja profesional, terus berinovasi dan menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya berbicara mengenai pelayanan publik, Yudi juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama tenaga kesehatan.
Pada kesempatan tersebut, Pemkab Banjar secara simbolis menyerahkan bantuan tugas belajar kepada dua tenaga medis yang tengah menempuh pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat.
Keduanya yakni dr Tia Ajarida Laily, yang menempuh pendidikan dokter spesialis Ilmu Kesehatan Anak, serta dr Muna, yang mengikuti pendidikan dokter spesialis Neurologi.
Yudi mengatakan, dukungan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan kesehatan dari sisi kualitas tenaga medis.
“Pendidikan bagi tenaga kesehatan merupakan investasi jangka panjang. Kita berharap setelah menyelesaikan pendidikan, kompetensi mereka dapat semakin memperkuat layanan kesehatan di Kabupaten Banjar,” katanya.
Ia berharap bertambahnya tenaga dokter spesialis nantinya dapat memperluas kemampuan fasilitas kesehatan di daerah, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin berkualitas.
“Harapan kita, masyarakat tidak selalu harus dirujuk keluar daerah karena kebutuhan layanan spesialis tertentu dapat semakin banyak ditangani di Kabupaten Banjar,” tambahnya.
Di sisi lain, Yudi mengingatkan bahwa pembangunan daerah juga membutuhkan dukungan dari sisi pendapatan. Karena itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu perhatian pemerintah.
Salah satu sumber penerimaan yang dinilai penting adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Yudi meminta ASN menjadi kelompok pertama yang memberikan contoh kepatuhan, baik dalam pembayaran pajak kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi.
Menurutnya, ajakan kepada masyarakat untuk taat pajak akan lebih kuat apabila terlebih dahulu ditunjukkan melalui keteladanan aparatur pemerintah.
“Keteladanan itu harus dimulai dari lingkungan pemerintahan. Jangan sampai kita mengajak masyarakat taat pajak, sementara kewajiban di lingkungan sendiri belum tertib,” tegasnya.
Usai apel, Pemkab Banjar kemudian melaunching Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab Banjar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kepolisian, Samsat Martapura dan Jasa Raharja.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap kesadaran membayar pajak kendaraan semakin meningkat, sekaligus mendorong pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat dan transparan.
Yudi juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah ikut aktif menyosialisasikan kewajiban pembayaran pajak kepada jajaran masing-masing.
“Jangan melihat pajak hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai bentuk kontribusi kita terhadap pembangunan. Ketika pajak tertib, pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat,” tuturnya.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan notice pajak/STNK secara simbolis oleh Sekda Banjar kepada Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan.
Penyerahan tersebut menjadi penanda dimulainya Gebyar Panutan PKB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
