Damkarnews.com, BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Banjar mulai memperkuat “radar sosial” di tengah dinamika kebangsaan yang kian kompleks. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), upaya ini diwujudkan lewat kegiatan peningkatan kapasitas intelijen dan kewaspadaan dini yang digelar di Hotel Grand Qin, Banjarbaru, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan unsur pemerintah, tetapi juga merangkul berbagai elemen masyarakat seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran, APDESI, HIPMI, hingga aparat keamanan. Kolaborasi ini dinilai menjadi kunci dalam membaca potensi gangguan sejak dini.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Banjar, Rakhmat Dhany, menegaskan bahwa kondisi saat ini menuntut semua pihak lebih waspada. Menurutnya, kemajuan di berbagai sektor berjalan beriringan dengan munculnya Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG).
“Hoaks yang cepat menyebar, provokasi di media sosial, hingga gesekan sosial bisa menjadi pemicu konflik jika tidak diantisipasi sejak awal,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkab Banjar telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat. Regulasi ini menekankan pentingnya peran intelijen daerah, mulai dari deteksi hingga penanganan awal potensi gangguan.
Namun demikian, Dhany mengakui pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. Sinergi dengan TNI, Polri, BIN, serta organisasi masyarakat menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas daerah.
“Tujuan kita sederhana, semua pihak harus lebih peka, cepat, dan cerdas dalam membaca situasi. Jangan sampai kita lengah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Banjar, Tofik Norman Hidayat, menyebut kegiatan ini secara khusus menyasar organisasi kemasyarakatan yang memiliki basis massa kuat. Pelibatan mereka dianggap strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat di lapisan bawah.
Menurut Tofik, sejumlah potensi kerawanan di Kabupaten Banjar masih perlu mendapat perhatian serius. Mulai dari penyebaran hoaks, radikalisme, konflik berbasis agama, hingga peredaran narkoba.
Ia juga mengungkapkan, pada 2025 sempat terjadi gesekan terkait pendirian tempat ibadah, yang menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Selain itu, kasus narkoba dengan skala besar juga berhasil diungkap, menunjukkan bahwa ancaman tersebut nyata.
“Menjelang momentum politik seperti pemilihan kepala desa, potensi konflik juga meningkat. Karena itu, deteksi dini menjadi sangat penting,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Banjar berharap terbangun komunikasi yang lebih solid dari tingkat desa hingga kabupaten. Dengan begitu, setiap potensi gangguan dapat diantisipasi lebih awal sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
