Damkarnews.com, BANJAR – Wajah lelah pasien yang menunggu berjam-jam di ruang antrean menjadi gambaran yang kian sering terlihat di RSUD Ratu Zalecha. Kondisi ini pun mengundang perhatian Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Hj. Anna Rusiana, yang menilai persoalan antrean panjang bukan sekadar soal teknis, tetapi menyangkut kenyamanan dan kepastian layanan bagi masyarakat.
Saat dihubungi melalui WhatsApp, Selasa (14/4/2026) sore, Anna menyampaikan keprihatinannya. Ia menggambarkan, bagi sebagian pasien terutama lansia dan warga dari desa menunggu tanpa kepastian waktu bukanlah hal mudah.
“Ini tidak bisa hanya dilihat sebagai kesalahan masyarakat yang belum beralih ke digital. Sistemnya juga harus dipastikan inklusif dan mudah diakses semua lapisan,” ujarnya.
Menurutnya, rendahnya penggunaan pendaftaran online yang masih berkisar 30–40 persen menjadi tanda bahwa sistem belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Tidak semua orang terbiasa dengan teknologi, sementara di sisi lain, layanan manual juga belum memberikan kepastian waktu yang jelas.
Di lapangan, persoalan lain juga tak kalah krusial. Jam pelayanan poli yang kerap molor hingga pukul 10.00–11.00 Wita membuat pasien harus menunggu lebih lama dari seharusnya. Bagi Anna, kondisi ini tidak sejalan dengan standar pelayanan publik yang seharusnya mengedepankan ketepatan waktu.
“Pasien datang pagi dengan harapan segera dilayani, tapi justru harus menunggu tanpa kepastian. Ini yang harus dibenahi,” tegasnya.
Keterbatasan tenaga medis turut memperumit keadaan. Beberapa poli dengan jumlah dokter terbatas menjadi titik penumpukan pasien, sementara poli lain relatif lebih lengang. Ditambah lagi, sistem antrean yang masih manual tanpa estimasi waktu membuat ruang tunggu sering kali penuh sesak.
Fenomena lain yang muncul adalah kecenderungan pasien memilih dokter tertentu. Menurut Anna, hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap tenaga medis belum merata.
“Perlu ada standarisasi pelayanan agar kepercayaan pasien tidak hanya bertumpu pada satu atau dua dokter saja,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa perbaikan harus dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi. Transformasi digital tetap penting, namun tidak boleh mengabaikan kelompok rentan.
Komisi IV, lanjutnya, mendorong penerapan sistem hybrid, di mana pendaftaran online menjadi utama, namun layanan offline tetap tersedia dalam kuota terbatas. Dengan begitu, masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa kesulitan.
Selain itu, penerapan sistem antrean berbasis time slot atau jam kedatangan dinilai bisa menjadi solusi agar pasien tidak perlu menunggu terlalu lama. Informasi antrean juga diharapkan bisa diakses secara real-time, baik melalui layar informasi maupun notifikasi WhatsApp.
Di sisi internal, Anna menekankan pentingnya disiplin waktu tenaga medis. Ia mendorong agar jam buka poli dapat dimulai paling lambat pukul 08.00–08.30 Wita, disertai pengawasan kehadiran dokter secara ketat.
Tak kalah penting, penambahan dan pemerataan tenaga medis juga menjadi kebutuhan mendesak. Poli dengan beban tinggi, seperti penyakit dalam dan saraf, memerlukan dukungan lebih agar antrean tidak terus menumpuk.
“Persoalan antrean ini bukan berdiri sendiri. Ini soal kesiapan sistem, keterbatasan SDM, dan manajemen pelayanan. Jadi perbaikannya harus menyeluruh, tidak bisa parsial,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat, terutama terkait penggunaan sistem pendaftaran online. Sosialisasi dinilai harus lebih masif, mulai dari puskesmas, desa, hingga media lokal, dengan pendampingan khusus bagi lansia.
Sebelumnya, pihak manajemen rumah sakit menyebut rendahnya penggunaan pendaftaran online sebagai salah satu penyebab utama membludaknya antrean. Mayoritas pasien masih datang langsung pada hari pelayanan, sementara layanan poli sering kali baru dimulai menjelang siang.
Bagi Anna, kondisi ini menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan bukan hanya soal mengobati, tetapi juga tentang menghadirkan rasa tenang dan kepastian bagi pasien.
“Orang datang ke rumah sakit itu dalam kondisi tidak nyaman. Jangan sampai sistem yang ada justru menambah beban mereka,” pungkasnya.
