Damkarnews.com, BANJAR – Perkembangan usaha digital yang kian menjamur di Kabupaten Banjar membuat pola pendataan ekonomi ikut berubah. Jika sebelumnya sensus hanya berfokus pada toko, kantor, atau usaha yang memiliki bangunan fisik, kini pelaku usaha online yang berjualan lewat media sosial hingga marketplace juga menjadi sasaran pendataan resmi pemerintah.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar, Roy Suryanto, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan Publik di Aula BPS Martapura, Kamis (7/5/2026) pagi.
Roy mengatakan, transformasi digital membuat banyak pelaku usaha tidak lagi memiliki lokasi usaha tetap. Karena itu, metode sensus tahun ini dibuat lebih adaptif agar aktivitas ekonomi berbasis digital tidak luput dari pendataan.
“Usaha online yang tidak memiliki bangunan fisik tetap akan kami data. Bahkan akan dilakukan penelusuran melalui berbagai platform digital dan nantinya petugas juga turun langsung door to door,” ujarnya.
Menurut Roy, pendataan tidak hanya menyasar usaha konvensional, tetapi juga UMKM yang beroperasi melalui media sosial, marketplace, maupun aplikasi digital lainnya. BPS bahkan akan melakukan proses “scrapping” data dari sejumlah platform online untuk menelusuri keberadaan usaha yang aktif di wilayah Kabupaten Banjar.
Langkah tersebut dilakukan agar seluruh aktivitas ekonomi masyarakat benar-benar tercatat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih akurat.
“Jangan sampai ada usaha yang berkembang pesat tetapi tidak masuk dalam data resmi. Karena data ekonomi itu nantinya menjadi dasar pengambilan kebijakan,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, BPS Kabupaten Banjar akan menerjunkan sebanyak 559 petugas sensus. Mereka akan melakukan pendataan langsung ke rumah tangga maupun pelaku usaha mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Sebelum pendataan lapangan dilakukan, BPS juga akan mengirimkan blasting email kepada perusahaan besar selama Juni 2026. Jika tidak ada respons, petugas akan mendatangi perusahaan secara langsung.
Roy menegaskan, proses perekrutan petugas dilakukan secara terbuka bagi masyarakat umum maupun mahasiswa. Para petugas nantinya akan menjalani pelatihan dan terikat pakta integritas selama pelaksanaan sensus berlangsung.
“Honor dipastikan di atas UMR. Tapi petugas juga harus memiliki komitmen karena ada kontrak kerja dan konsekuensi apabila mengundurkan diri setelah pelatihan,” jelasnya.
Melalui FGD tersebut, BPS Kabupaten Banjar berharap dukungan lintas sektor dapat memperkuat kualitas data ekonomi daerah. Kegiatan itu turut dihadiri sejumlah perwakilan instansi pemerintah, akademisi, organisasi usaha, hingga jurnalis.
