Damkarnews.com, BANJAR – Inovasi PAKULIH ANAM kembali menjadi sorotan dalam upaya Pemerintah Kabupaten Banjar meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk). Program yang memungkinkan pasangan pengantin baru langsung menerima dokumen kependudukan secara terpadu itu dinilai menjadi salah satu langkah nyata mempercepat pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinergi Pemerintah Daerah dengan Lembaga Keagamaan dalam Mendukung Tertib Administrasi Kependudukan di Aula Rumah Kaca, Bukit Bintang Park and Resort, Padang Panjang, Kecamatan Karang Intan, Kamis (16/7/2026).
Menurut Yudi, inovasi yang telah berjalan sejak 2023 melalui kerja sama Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Kementerian Agama itu harus terus dikembangkan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi.
“Keberhasilan PAKULIH ANAM hendaknya terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi informasi, sehingga pelayanan publik semakin cepat, mudah, terintegrasi, dan membahagiakan masyarakat,” ujarnya.
Yudi menjelaskan, pencatatan perkawinan secara resmi tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan anak, tetapi juga menjadi dasar perubahan berbagai dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik, hingga dokumen administrasi lainnya.
Ia menilai sinergi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kantor Urusan Agama (KUA), serta tokoh agama sangat menentukan keberhasilan tertib administrasi kependudukan, terutama dalam mendorong masyarakat segera mencatatkan setiap peristiwa kependudukan.
Selain itu, Yudi menegaskan bahwa data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi fondasi penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari penyaluran bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga program pembangunan daerah.
“Data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi merupakan aset penting bagi pemerintah daerah. Karena itu, tertib administrasi kependudukan harus menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Ia berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan berbagai rekomendasi dan langkah strategis untuk semakin memperkuat pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Banjar.
“Manfaatkan forum ini untuk berdiskusi secara aktif, menyampaikan kendala di lapangan, serta merumuskan solusi yang aplikatif agar kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Banjar semakin baik dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
