Damkarnews.com, BANJAR – Keterbatasan fasilitas pendidikan, kondisi infrastruktur jalan dan drainase, hingga persoalan pelayanan BPJS Kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah yang dirasakan masyarakat di kawasan Komplek Mustika Griya Permai RT 2, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura.
Berbagai persoalan tersebut disampaikan warga secara langsung kepada anggota DPRD Kabupaten Banjar, H. Ahmad Fauzan, saat melaksanakan kegiatan reses Tahun 2026 Daerah Pemilihan (Dapil) Banjar 1, Sabtu (7/11/2026) pagi.
Dalam kegiatan penyerapan aspirasi tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan mendasar yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah, terutama menyangkut kenyamanan lingkungan dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
Salah satu persoalan yang cukup mendesak adalah keterbatasan fasilitas pendidikan. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan ruang belajar bagi anak-anak usia sekolah semakin meningkat. Namun, keterbatasan daya tampung sekolah membuat sebagian warga kesulitan mendapatkan tempat pendidikan bagi anak-anak mereka.
Warga pun berharap pemerintah dapat mempertimbangkan pembangunan sekolah baru, khususnya Sekolah Dasar (SD) Inpres, agar anak-anak di lingkungan tersebut memiliki akses pendidikan yang lebih dekat dan memadai.
Selain pendidikan, persoalan jalan dan drainase juga menjadi keluhan warga. Sejumlah ruas jalan disebut belum mendapatkan perbaikan, sementara sistem drainase yang kurang optimal menyebabkan aliran air tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Bahkan, terdapat saluran drainase utama yang mengarah langsung ke kawasan masjid. Kondisi ini dikhawatirkan memicu genangan hingga banjir ketika hujan dengan intensitas tinggi turun.
Persoalan semakin kompleks karena fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) dari salah satu pengembang perumahan belum diserahkan kepada pemerintah daerah.
Akibatnya, sejumlah fasilitas, termasuk jalan lingkungan, belum dapat ditangani melalui program perbaikan maupun rehabilitasi pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, H. Ahmad Fauzan menilai persoalan penyerahan aset perumahan perlu segera diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak pengembang.
Ia menegaskan, kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian utama, sehingga fasilitas umum yang selama ini digunakan warga dapat memperoleh kepastian pengelolaan dan pemeliharaan.
“Kami akan berupaya menjembatani persoalan ini dengan pihak pengembang agar proses penyerahan fasos-fasum bisa segera diselesaikan. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki dasar untuk melakukan penanganan dan perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat,” ungkap Ahmad Fauzan.
Di bidang kesehatan, warga menyambut positif rencana pembangunan Puskesmas di wilayah tersebut. Kehadiran fasilitas pelayanan kesehatan dinilai akan memudahkan masyarakat mendapatkan layanan medis tanpa harus menempuh jarak yang lebih jauh.
Meski demikian, persoalan kepesertaan dan pelayanan BPJS Kesehatan masih menjadi perhatian. Warga mengeluhkan adanya anggota keluarga yang belum terakomodasi dalam tanggungan jaminan kesehatan, termasuk prosedur pelayanan bagi masyarakat kurang mampu yang dinilai masih perlu dipermudah.
Masyarakat berharap adanya penyederhanaan prosedur atau standar operasional pelayanan BPJS Kesehatan agar warga yang membutuhkan pertolongan medis dapat memperoleh pelayanan secara cepat dan tidak terbebani urusan administrasi.
Ahmad Fauzan menyampaikan, seluruh aspirasi yang diterimanya merupakan gambaran nyata kebutuhan masyarakat yang harus diperjuangkan melalui lembaga legislatif.
“Reses ini bukan sekadar agenda bertemu masyarakat, tetapi menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung apa yang dirasakan dan dibutuhkan warga. Persoalan pendidikan, jalan, drainase, hingga pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Ia memastikan berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan perjuangan dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) maupun instansi terkait sesuai kewenangannya.
Menurutnya, pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya terlihat dari banyaknya program yang dilaksanakan.
“Kami berharap aspirasi ini bisa ditindaklanjuti secara bertahap. Yang terpenting, masyarakat mendapatkan solusi dan merasakan perubahan nyata. Kami akan berupaya mengawal agar kebutuhan warga dapat diperjuangkan sesuai kemampuan anggaran dan skala prioritas daerah,” tutupnya.
