Damkarnews.com, BANJAR – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar dengan Dinas Pendidikan, Rabu (22/4/2026) pagi, berubah panas. Sejumlah anggota dewan melontarkan kritik tajam terhadap program pembangunan Dinas Pendidikan, mulai dari pemerataan fasilitas sekolah hingga anggaran pembangunan wastafel yang dinilai tidak masuk akal.
RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Banjar Hj. Anna Rusiana, didampingi Wakil Ketua Habib Abu Bakar Bahasyim serta anggota lainnya. Hadir langsung Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Hj. Liana Fenny, bersama jajaran.
Dalam forum itu, Hj. Anna Rusiana menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Ia meminta agar kebutuhan mendasar seperti meja, kursi hingga kondisi gedung sekolah benar-benar menjadi prioritas.
“Melalui RDP ini, kami minta perbaikan sarana prasarana dilakukan merata dan tepat sasaran. Terutama untuk SD, agar anak-anak lebih semangat bersekolah,” tegasnya.
Namun, sorotan tajam muncul saat membahas rencana pembangunan fasilitas cuci tangan atau wastafel di sekolah. Anna mempertanyakan urgensi program tersebut, terutama di wilayah bantaran sungai.
“Kalau di daerah bantaran sungai, cukup tandon air dengan pipa paralon saja. Itu lebih ekonomis. Jangan sampai program ini tidak tepat guna,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan dari data yang diterima, masih banyak sekolah yang mengajukan pembangunan wastafel karena belum memilikinya. Namun, menurutnya, kebutuhan tersebut harus dilihat secara kontekstual, bukan disamaratakan.
Tak hanya itu, kondisi sekolah yang terdampak banjir di wilayah Martapura Barat dan Martapura Timur turut menjadi perhatian serius. Anna mendesak agar sekolah dengan kerusakan berat segera diprioritaskan pada 2026.
“Kami khawatir soal keselamatan anak-anak. Kalau sudah membahayakan, tidak perlu menunggu perhitungan rumit, harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Kritik lebih keras disampaikan anggota Komisi IV, Kursani. Ia secara terbuka menilai pembangunan fasilitas cuci tangan atau wastafel sebagai pemborosan anggaran.
“Kalau wastafel sampai Rp50 juta, itu terlalu besar. Padahal kalau dibuat sederhana pakai keran, cukup Rp2 sampai Rp5 juta saja sudah bisa digunakan,” ujarnya.
Situasi semakin menjadi sorotan ketika Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Hj. Liana Fenny, enggan memberikan keterangan kepada awak media usai RDP. Ia memilih langsung meninggalkan ruangan tanpa komentar.
Sikap bungkam tersebut memicu tanda tanya besar, di tengah derasnya kritik terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran di sektor pendidikan Kabupaten Banjar.*Srf.
