Damkarnews.com, BANJAR – Kondisi jalan penghubung Kecamatan Pengaron, Sungai Pinang, dan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, kembali menuai keluhan masyarakat. Kerusakan yang semakin parah di sejumlah titik membuat akses vital antar kecamatan itu dinilai membahayakan pengguna jalan dan menghambat aktivitas warga.
Ruas jalan menuju Kecamatan Sungai Pinang menjadi bagian yang paling banyak dikeluhkan. Di lapangan, badan jalan tampak berlubang, berlumpur, hingga tergenang air saat hujan turun. Pengendara roda dua maupun mobil pengangkut hasil pertanian harus ekstra hati-hati saat melintas.
Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan penanganan karena jalan tersebut merupakan jalur utama penghubung antar kecamatan sekaligus penopang aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah pegunungan Kabupaten Banjar.
Menanggapi kondisi itu, Bupati Banjar H. Saidi Mansyur mengatakan pemerintah daerah telah mengetahui kerusakan jalan tersebut dan berharap penanganannya dapat masuk program Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar pada 2026.
“Mudah-mudahan tahun 2026 ini masuk program pengerjaan jalan tersebut oleh Dinas PUPRP Kabupaten Banjar,” ujar Saidi Mansyur saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Senin (27/4/2026).
Saidi juga mengaku telah melihat langsung kondisi ruas jalan tersebut saat melaksanakan Safari Ramadan 2026 di wilayah Sambung Makmur dan Sungai Pinang.
“Waktu Safari Ramadan kemarin saya melihat langsung kondisi jalannya,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Jimmy, menjelaskan ruas jalan yang menghubungkan Simpang Empat Pengaron, Sambung Makmur hingga Sungai Pinang itu memiliki panjang sekitar 31 kilometer dan kini mengalami penurunan kemantapan jalan.
“Jalannya sudah tidak mantap. Secara teknis perlu penanganan yang komprehensif, bukan hanya overlay, tetapi juga perkuatan dasar jalan seperti penghamparan LPB atau LPA sebelum dilakukan pengaspalan,” jelas Jimmy saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (29/4/2026).
Menurutnya, penanganan jalan tersebut membutuhkan anggaran besar karena kondisi kerusakan sudah cukup berat dan memerlukan rekonstruksi menyeluruh.
“Dengan standar harga barang dan jasa sekarang saja kami mengestimasi tidak kurang dari Rp30 miliar untuk penanganan sepanjang 31 kilometer tersebut,” katanya.
Jimmy mengatakan, pihaknya menargetkan perencanaan proyek dapat dilakukan pada 2026 melalui APBD Perubahan, sehingga pekerjaan fisik bisa dilaksanakan pada 2027.
“Kalau perencanaannya mudah-mudahan bisa dianggarkan di APBD Perubahan 2026, sehingga pada anggaran murni 2027 kita sudah bisa langsung bekerja,” ujarnya.
Untuk langkah jangka pendek, Dinas PUPRP juga berencana melakukan pemeliharaan di sejumlah titik kerusakan terparah sambil menunggu realisasi proyek besar tersebut.
“Kita lakukan dulu pemeliharaan. Kalau hanya tambal sulam, umur konstruksinya takutnya tidak maksimal. Jadi penanganannya nanti tetap mengacu pada kaidah kebinamargaan,” jelasnya.
Adapun titik kerusakan paling parah disebut berada mulai dari Simpang Empat Sungkai, Balai Madu, Binuang, Sungai Lurus hingga Belimbing Baru.
Jimmy juga mengungkapkan, sebelumnya pemerintah daerah sempat memiliki rencana rekonstruksi jalan yang dikaitkan dengan proyek pembangunan Bendungan Riam Kiwa oleh Balai Wilayah Sungai (BWS). Namun hingga kini proyek tersebut belum berjalan sehingga kondisi jalan terus mengalami kerusakan.
“Karena akses itu direncanakan menjadi jalur pembangunan Riam Kiwa, waktu itu ada pembicaraan bahwa perbaikannya akan dilakukan pihak BWS. Tetapi sampai sekarang masih belum terealisasi,” ungkapnya.
Ia menegaskan, dengan kondisi yang ada saat ini, Pemerintah Kabupaten Banjar kemungkinan harus mengambil alih penanganan jalan tersebut meski membutuhkan anggaran besar.
Masyarakat pun berharap rencana perbaikan benar-benar dapat direalisasikan agar akses penghubung Pengaron, Sambung Makmur, dan Sungai Pinang kembali layak dilalui serta tidak lagi membahayakan pengguna jalan.
