Damkarnews.com, BANJAR – Upaya memastikan bantuan sosial (bansos) benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan terus dilakukan Pemerintah Desa Bi’ih, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar.
Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Perlinsos Digital yang digelar di Balai Desa Bi’ih, Senin (9/11/2026) siang, sekitar pukul 13.00 Wita.
Kegiatan tersebut diikuti aparat desa dan masyarakat setempat, khususnya warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) serta penerima bantuan sosial lainnya.
Dalam sosialisasi ini, Pendamping Desa Bi’ih, Gusti Muhammad Abror, bertindak sebagai narasumber dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pembaruan data serta mekanisme perlindungan sosial. Kegiatan itu turut didampingi Pambakal Desa Bi’ih, Yusuf Halidi.
Pambakal Desa Bi’ih, Yusuf Halidi, menyampaikan bahwa sosialisasi ini menjadi langkah penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai program perlindungan sosial, sekaligus memastikan data penerima bantuan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui bahwa penyaluran bansos harus didasarkan pada data yang akurat dan kondisi sosial ekonomi warga. Dengan demikian, bantuan pemerintah diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ia juga berharap warga dapat berperan aktif dalam proses pemutakhiran data, termasuk menyampaikan informasi apabila terdapat perubahan kondisi ekonomi maupun keluarga.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap masyarakat semakin memahami program perlindungan sosial, sehingga ke depan penyaluran bantuan bisa lebih tepat sasaran dan tidak ada warga yang benar-benar membutuhkan justru terlewatkan,” demikian harapan Yusuf.
Sebagai informasi, sosialisasi Perlinsos dan Perlinsos Digital merupakan bagian dari upaya Kementerian Sosial (Kemensos) RI bersama pemerintah daerah untuk memperbaiki dan memperbarui data penerima bantuan sosial.
Program ini juga bertujuan menjangkau kelompok masyarakat rentan, seperti lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, serta warga yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 4 tetapi belum terdata sebagai penerima bantuan.
