Damkarnews.com, BANJAR – Besarnya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banjar di Bank Kalsel yang kini mencapai sekitar Rp62 miliar menjadi sorotan Komisi II DPRD Kabupaten Banjar. Legislator menilai investasi daerah tersebut belum memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga diperlukan pembenahan menyeluruh di tubuh Bank Kalsel Cabang Martapura.
Sorotan itu mengemuka dalam rapat evaluasi Komisi II DPRD Kabupaten Banjar bersama jajaran Bank Kalsel Cabang Martapura, Senin (6/7/2026).
Koordinator Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, H. Irwan Bora, mengungkapkan bahwa Kabupaten Banjar memiliki potensi ekonomi yang besar, mulai dari sektor pertambangan hingga perkembangan UMKM. Namun, potensi tersebut dinilai belum mampu dioptimalkan oleh Bank Kalsel untuk meningkatkan kontribusi terhadap daerah.
Menurutnya, salah satu faktor yang menghambat optimalisasi tersebut adalah tidak stabilnya kepemimpinan di Bank Kalsel Cabang Martapura. Ia menyoroti seringnya pergantian kepala cabang yang dinilai mengganggu kesinambungan program kerja.
“Bahkan ada yang hanya menjabat tiga sampai empat bulan. Sekarang yang menjabat masih berstatus Pjs dan baru empat hari bertugas. Baru menyusun konsep, baru membangun komunikasi, sudah berganti lagi. Bagaimana program bisa berjalan jika pimpinannya terus berubah,” ujarnya.
Irwan Bora menilai kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penyerapan penyertaan modal pemerintah daerah. Bahkan, Cabang Martapura disebut berada di posisi terbawah dibandingkan cabang Bank Kalsel lainnya di Kalimantan Selatan dalam pemanfaatan penyertaan modal.
Atas kondisi tersebut, DPRD Kabupaten Banjar mendesak Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, segera melakukan evaluasi terhadap mekanisme penempatan pimpinan cabang agar lebih stabil dan mampu menjalankan program secara berkelanjutan.
DPRD juga memastikan akan menyampaikan surat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk perhatian terhadap persoalan tersebut.
“Kami ingin mekanisme penempatan pimpinan diperbaiki. Jangan terlalu sering berganti karena yang dirugikan adalah program pembangunan dan target daerah,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD telah menjadwalkan rapat koordinasi lanjutan dalam dua pekan mendatang dengan melibatkan BPKAD, Bagian Ekonomi, serta Asisten Bidang Keuangan untuk membahas strategi peningkatan penyerapan penyertaan modal dan kontribusi Bank Kalsel terhadap pembangunan daerah.
Sementara itu, Penjabat Sementara Kepala Bank Kalsel Cabang Martapura, Andhy Andriyawan, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendukung berbagai program Pemerintah Kabupaten Banjar, terutama dalam pengembangan UMKM, digitalisasi transaksi pemerintah, serta penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Ia menjelaskan bahwa penyaluran dana CSR sepenuhnya mengikuti kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjar, sedangkan Bank Kalsel berperan sebagai pengelola dan penyalur sesuai keputusan pemerintah daerah.
Program CSR tersebut diarahkan untuk mendukung kegiatan sosial, keagamaan, serta berbagai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Banjar. Dana yang belum terserap pada tahun berjalan, lanjutnya, akan diakumulasi agar dapat dimanfaatkan pada program-program berikutnya.
Bank Kalsel juga menyatakan siap memperkuat digitalisasi layanan keuangan di lingkungan Pemkab Banjar maupun bagi pelaku UMKM sebagai upaya menciptakan sistem transaksi yang lebih transparan, efisien, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
