Damkarnews.com, JAWA BARAT – Sebanyak 277 Pambakal (Kepala Desa) se-Kabupaten Banjar mengikuti retret peningkatan kompetensi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jatinangor, Jawa Barat, pada 18–22 November 2026. Kegiatan ini menjadi langkah Pemerintah Kabupaten Banjar dalam memperkuat kualitas kepemimpinan serta tata kelola pemerintahan desa.
Retret yang berlangsung selama lima hari tersebut resmi dibuka Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi IPDN, Prof. Dr. Rossy Lambelanova, Rabu (18/11/2026).
Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al-Habsyi, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas Pambakal menjadi kebutuhan penting untuk mendorong kemajuan desa. Terlebih, Kabupaten Banjar memiliki 277 desa yang tersebar di 20 kecamatan dengan karakteristik dan tantangan pembangunan yang beragam.
Menurutnya, desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan sekaligus garda terdepan pembangunan daerah. Karena itu, kualitas kepemimpinan Pambakal memiliki peran besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan dan mewujudkan Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis (MANIS).
“Pambakal saat ini tidak hanya dituntut menjalankan administrasi, tetapi juga mampu menggerakkan pembangunan, memberdayakan masyarakat serta memastikan pelayanan publik berjalan efektif,” tegas Habib Idrus.
Ia menjelaskan, pemilihan IPDN Kampus Jatinangor sebagai lokasi retret diharapkan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih luas bagi para Pambakal, khususnya terkait kedisiplinan, wawasan tata kelola pemerintahan dan analisis kebijakan.
Selama mengikuti kegiatan, para peserta akan memperkuat pemahaman mengenai regulasi pemerintahan, kedisiplinan, nasionalisme, serta kemampuan komunikasi dan kolaborasi antarpemerintah desa.
Habib Idrus juga mengingatkan pentingnya menerapkan tujuh prinsip kepemimpinan dalam menjalankan pemerintahan desa, yakni integritas, profesionalisme, tertib administrasi, kepemimpinan yang melayani, inovasi, kolaborasi dan keteladanan.
Ia berharap retret tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan pembelajaran, tetapi mampu menghasilkan perubahan nyata ketika para Pambakal kembali menjalankan tugas di desa masing-masing.
Menurutnya, ilmu dan pengalaman yang diperoleh harus diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang lebih baik, pengelolaan pemerintahan yang tertib, serta pembangunan desa yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Jabatan Pambakal adalah amanah masyarakat. Keberhasilan kepemimpinan di desa tidak diukur dari berapa lama seseorang menjabat, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan langsung oleh warga,” pungkasnya.

