Damkarnews.com, BANJAR – Peningkatan kualitas pelayanan sosial tidak hanya bergantung pada program yang dijalankan, tetapi juga harus didukung fasilitas memadai dan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Hal inilah yang menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB), Rabu (18/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada evaluasi program sekaligus proyeksi kebutuhan anggaran tahun 2027. Sejumlah usulan pun mencuat, mulai dari rehabilitasi bangunan kantor hingga penambahan tenaga pelayanan di Rumah Singgah.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, H. Ahmad Fauzan, mengatakan pihaknya menerima sejumlah usulan dari Dinsos P3AP2KB yang dinilai penting untuk menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
Beberapa di antaranya meliputi rehabilitasi kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), penambahan fasilitas gudang, penambahan SDM Rumah Singgah, serta peningkatan kapasitas petugas di lingkungan Dinsos P3AP2KB, termasuk yang menangani bidang kepemudaan dan karang taruna.
“Tadi dari Dinsos P3AP2KB ada usulan tambahan berupa rehab kantor UPTD-nya, kemudian gudang, penambahan SDM Rumah Singgah, serta peningkatan kualitas SDM petugas-petugas dari Dinas Sosial seperti terkait kepemudaan dan karang taruna,” ungkap Ahmad Fauzan usai RDP.
Meski berbagai kebutuhan menjadi bahan pembahasan, Komisi IV memberikan perhatian khusus terhadap kondisi sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pelayanan publik.
Menurutnya, rehabilitasi kantor UPTD, pembangunan atau penambahan gudang, serta perbaikan gedung Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) perlu menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran mendatang.
“Yang kami tekankan tadi adalah penambahan rehabilitasi kantor UPTD, gudang, serta rehab gedung PPA. Sementara untuk hal lainnya sudah cukup jelas,” tambahnya.
Di sisi lain, RDP tersebut juga menjadi kesempatan bagi Komisi IV untuk memastikan informasi yang berkembang di masyarakat terkait dugaan adanya pungutan biaya dalam pelayanan program Keluarga Berencana (KB).
Ahmad Fauzan mengatakan, pihaknya sengaja melakukan klarifikasi langsung kepada bidang terkait agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berpotensi membuat masyarakat ragu memanfaatkan layanan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan yang diterima, seluruh pelayanan program KB, termasuk penyediaan alat kontrasepsi, dipastikan tidak dipungut biaya.
“Terkait KB tadi memang ada rumor, tapi itu kita cross-check. Dari pernyataan pihak bidang, segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarga berencana dan alat kontrasepsinya itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Dr. Hj. Erny Wahdini, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengoptimalkan berbagai program prioritas, baik yang bersumber dari kebijakan pemerintah daerah maupun program nasional.
Erny menjelaskan, instansinya saat ini mengemban koordinasi dengan tiga kementerian sekaligus, yakni Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Sejumlah program yang menjadi perhatian di antaranya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), hingga sosialisasi dan penguatan data dalam program digitalisasi percepatan perlindungan sosial (Perlinsos).
Bahkan, Kabupaten Banjar menjadi salah satu pilot project dalam percepatan digitalisasi pemerintahan terkait perlindungan sosial tersebut.
“Ada tiga kementerian yang kami ampu, terutama terkait dengan standar pelayanan minimal, kemudian prioritas program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), serta sosialisasi data karena kita menjadi pilot project untuk digitalisasi percepatan pemerintah terkait perlindungan sosial (Perlinsos),” jelas Erny.
Ia menambahkan, sinergi lintas kementerian tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kualitas keluarga.
Terkait pelayanan KB yang turut menjadi perhatian dalam RDP, Erny kembali menegaskan bahwa seluruh layanan yang diberikan Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar bersifat gratis.
Hal itu termasuk pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) maupun metode kontrasepsi jangka pendek, baik hormonal maupun nonhormonal.
“Kami sampaikan bahwa pelayanan di Dinsos P3AP2KB itu semuanya gratis dan dibiayai oleh DAK (Dana Alokasi Khusus), terutama pelayanan KB, baik metode kontrasepsi jangka panjang maupun jangka pendek. Jadi, tidak ada yang berbayar,” tegasnya.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, masyarakat Kabupaten Banjar diharapkan tidak lagi khawatir ataupun ragu untuk mengakses pelayanan KB maupun berbagai program sosial yang disediakan pemerintah.
Sebab, peningkatan kualitas pelayanan bukan semata-mata tentang pembangunan fasilitas atau penambahan anggaran, tetapi juga memastikan setiap masyarakat mendapatkan hak pelayanan yang layak, mudah dijangkau, dan tanpa terbebani biaya.

