Damkarnews.com, BAJAR – Keterbatasan armada operasional Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Senin (6/7/2026).
RDP yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Hj. Anna Rusiana, didampingi Wakil Ketua Habib Abu Bakar Bahasyim serta dihadiri anggota Komisi IV lainnya itu membahas berbagai persoalan strategis, mulai dari pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), hingga kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan sosial.
Salah satu pembahasan utama adalah usulan pengadaan mobil operasional lapangan. Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar mengungkapkan, pihaknya hanya mengusulkan satu unit kendaraan baru pada anggaran perubahan 2026 untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, pengalaman saat terjadi banjir beberapa waktu lalu menjadi bukti bahwa armada yang dimiliki saat ini sudah tidak memadai. Bahkan, dinas sempat meminjam kendaraan operasional milik Wakil Bupati untuk menunjang penanganan di lapangan.
“Kami mengusulkan satu unit mobil operasional karena saat ini masih dalam masa efisiensi anggaran. Mudah-mudahan pada anggaran perubahan 2026 usulan ini bisa disetujui,” ujarnya usai RDP.
Ia menjelaskan, kendaraan operasional yang dimiliki sebagian besar merupakan pengadaan tahun 2009 dan kondisinya sudah sering mengalami kerusakan. Akibatnya, respons cepat terhadap bencana seperti kebakaran maupun banjir kerap terkendala.
“Setiap dipakai sering mengalami kerusakan, padahal saat terjadi bencana kami dituntut bergerak cepat membantu masyarakat,” katanya.
Menariknya, usulan satu unit mobil tersebut justru mendapat dukungan penuh dari Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar. Bahkan, dewan meminta Dinsos P3AP2KB menganggarkan kebutuhan yang lebih besar.
“Respons Komisi IV sangat positif. Kami bahkan diminta untuk mengusulkan tiga unit mobil operasional agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal,” ungkapnya.
Selain membahas kebutuhan armada, RDP juga menyinggung penanganan kasus seorang anak berusia 14 tahun asal Kecamatan Tatah Makmur yang diduga menjadi korban paparan paham radikalisme melalui media sosial.
Dinsos P3AP2KB memastikan korban kini mendapat pendampingan intensif dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), termasuk layanan psikologis dan pendampingan hukum.
“Kasus ini sedang ditangani oleh tim psikolog UPTD PPA. Kami juga telah mendampingi proses pelaporan ke Polda Kalimantan Selatan. Harapan kami, kejadian seperti ini tidak kembali menimpa anak-anak di Kabupaten Banjar,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi psikologis korban kini mulai membaik setelah mendapatkan pendampingan. Komunikasi korban dengan grup WhatsApp yang menjadi media paparan juga telah berhasil diputus.
“Alhamdulillah, anak tersebut sudah mulai tenang dan hubungan dengan grup WhatsApp itu sudah terputus, sehingga proses pemulihan dapat berjalan dengan lebih baik,” pungkasnya.
