Damkarnews.com, BANJAR – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Banjar dinilai tidak cukup hanya mengandalkan respons saat api sudah muncul. Mitigasi yang terencana, berkelanjutan hingga tingkat desa dan sekolah dinilai perlu diperkuat untuk menekan risiko bencana sejak dini.
Hal tersebut menjadi sorotan Anggota DPRD Kabupaten Banjar, Rahmat Saleh, dalam Rapat Gabungan semua Komisi DPRD Kabupaten Banjar bersama Pemerintah Daerah di Ruang Rapat Paripurna Lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Banjar, Rabu (7/10/2026).
Rahmat mempertanyakan sejauh mana program mitigasi kebencanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah diterapkan secara optimal di Kabupaten Banjar.
Menurutnya, BNPB memiliki sejumlah program berjenjang yang dapat menjadi fondasi penguatan kesiapsiagaan masyarakat, mulai dari Desa/Kelurahan Tanggap Bencana, Kecamatan Tanggap Bencana hingga Satuan Pendidikan Tanggap Bencana.
“BNPB itu kan punya program berjenjang dan berkelanjutan ke daerah, mulai dari Desa/Kelurahan Tanggap Bencana, Kecamatan Tanggap Bencana, hingga Satuan Pendidikan Tanggap Bencana. Pertanyaannya, apakah ini sudah berjalan dengan baik?” ujar Rahmat.
Ia menilai penguatan mitigasi di tingkat paling bawah menjadi penting karena wilayah desa dan kelurahan merupakan salah satu titik yang berhadapan langsung dengan potensi Karhutla.
Kesiapsiagaan, lanjutnya, juga tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun relawan. Lingkungan pendidikan perlu dilibatkan agar pengetahuan mengenai mitigasi bencana dapat ditanamkan sejak dini kepada guru dan peserta didik.
Rahmat juga mendorong agar penanggulangan bencana tidak berhenti pada program tahunan, tetapi masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang.
Menurutnya, perencanaan penanggulangan bencana perlu terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga langkah mitigasi memiliki arah dan kesinambungan selama lima tahun ke depan.
Di sisi lain, ia menyoroti koordinasi antarinstansi yang dinilainya masih perlu diperkuat ketika bencana terjadi. Menurut Rahmat, penanganan Karhutla membutuhkan komando dan koordinasi yang jelas agar seluruh unsur dapat bergerak dalam satu arah.
“Harusnya ketika terjadi bencana, kita semua berjibaku. Kami di dewan pun siap untuk turun ke lapangan. Namun yang kita rasakan hari ini adalah kurangnya koordinasi yang terpimpin,” tegasnya.
Selain memperkuat koordinasi di daerah, Rahmat mendorong Pemerintah Kabupaten Banjar bersama DPRD untuk lebih aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam memperjuangkan dukungan anggaran penanggulangan bencana.
Ia menilai peluang dukungan melalui Dana Siap Pakai (DSP) BNPB perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi Karhutla di daerah.
“Kalau kita tidak mampu secara anggaran, mari eksekutif dan legislatif bersama-sama berangkat ke pusat. Potensi dana di BNPB itu ada. Jangan sampai penyerapan kita sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali, padahal daerah sangat membutuhkan mitigasi yang matang,” pungkasnya.
