Damkarnews.com, BANJAR – Evaluasi tiga bulan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Banjar menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar meminta langkah penanganan tidak lagi berjalan dengan pola seadanya, terutama menghadapi ancaman cuaca panas dan kemarau yang diprediksi masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.
Sorotan itu disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Fraksi Golkar, H. Abdul Razak, dalam Rapat Gabungan Seluruh Komisi DPRD bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H. Yudi Andrea dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar, Rabu (7/10/2026).
H. Abdul Razak menilai kondisi Karhutla ke depan berpotensi semakin berat. Selain faktor cuaca panas, karakteristik wilayah Kabupaten Banjar yang memiliki kawasan gambut serta lahan yang sebelumnya telah terbakar menjadi tantangan tersendiri.
Menurutnya, api yang muncul di lahan gambut memiliki risiko lebih besar karena dapat menjalar dan mendekati kawasan permukiman apabila tidak ditangani secara cepat.
“Kita sudah melalui tiga bulan kemarin dengan kondisi seadanya. Menghadapi prediksi puncak kemarau ke depan, kita harus mengoptimalkan peran pemerintah daerah agar masyarakat melihat kehadiran kita di tengah mereka,” ujar H. Abdul Razak.
Persoalan anggaran menjadi salah satu perhatian utama DPRD. H. Abdul Razak mendorong pemerintah daerah mengkaji kembali status penanganan Karhutla, termasuk kemungkinan peningkatan dari status siaga menjadi darurat apabila kondisi di lapangan memang memenuhi ketentuan.
Langkah tersebut dinilai penting agar penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat lebih optimal untuk mendukung kebutuhan operasional penanganan bencana.
“Kendalanya sering kali ada di anggaran operasional di lapangan. Kita punya dana BTT, namun tidak bisa digunakan jika statusnya masih siaga. Jika memungkinkan, kami meminta Bupati untuk mengkaji penataan status menjadi darurat agar dana tersebut bisa diserap untuk mendukung kerja para petugas dan relawan,” tegasnya.
Menurut H. Abdul Razak, penanganan Karhutla tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan personel. Dukungan anggaran, peralatan, logistik hingga operasional di lapangan harus dipastikan tersedia, terutama jika intensitas kebakaran kembali meningkat.
Di tengah keterbatasan tersebut, H. Abdul Razak juga memberikan apresiasi kepada para relawan dan barisan pemadam kebakaran yang selama ini berada di garis depan penanganan Karhutla.
Ia menilai kontribusi relawan sangat besar karena mereka menjadi salah satu kekuatan yang langsung bersentuhan dengan kondisi di lapangan.
Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya mengandalkan semangat para relawan, tetapi juga memberikan dukungan yang lebih nyata, baik berupa logistik, kebutuhan operasional maupun perhatian terhadap kesejahteraan mereka.
“Relawan sudah banyak membantu pemerintah dalam penanganan Karhutla. Karena itu, perhatian terhadap mereka juga harus menjadi bagian dari evaluasi dan kebijakan pemerintah daerah,” jelasnya.
