Damkarnews.com, BANJAR – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, kini memasuki fase yang semakin mengkhawatirkan. Tak hanya melahap 6.301 hektare lahan di 19 kecamatan, bencana ini juga memicu kekeringan, mengancam kesehatan masyarakat, hingga mengganggu aktivitas belajar ribuan peserta didik.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar akhirnya sepakat menaikkan status penanganan karhutla dari Siaga menjadi Tanggap Darurat. Keputusan ini diharapkan mempercepat langkah penanganan, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta mengoptimalkan sumber daya untuk menekan dampak bencana yang semakin meluas.
Kesepakatan itu dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, di Aula Mini Barakat, Martapura, Jumat (9/10/2026) pagi.
Rapat tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi terkait, serta perwakilan organisasi relawan penanggulangan bencana.
Sekda Banjar H Yudi Andrea mengatakan, peningkatan status dilakukan berdasarkan evaluasi kondisi terkini di lapangan, termasuk tren peningkatan sebaran titik panas (hotspot) yang berpotensi memperluas kebakaran dan memperbesar dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
“Peningkatan status menjadi tanggap darurat ini penting agar seluruh instansi terkait dan tim satuan tugas memiliki ruang gerak yang lebih cepat dan terkoordinasi. Kita perlu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk menekan dampak karhutla, baik terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, memaparkan bahwa peningkatan kejadian karhutla mulai terasa signifikan sejak pertengahan Juni 2026 dan mencapai puncaknya pada September.
Berdasarkan data penanganan sejak 15 Juli hingga awal Oktober 2026, luas lahan yang terbakar mencapai 6.301 hektare dan tersebar di 19 kecamatan.
Di tengah upaya pemadaman, musim kemarau panjang juga memperburuk keadaan. Sebanyak 72 desa di 16 kecamatan tercatat mengalami kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air bersih masyarakat.
Kondisi ini membuat penanganan karhutla tidak bisa hanya berfokus pada pemadaman api. Pemenuhan kebutuhan air bersih dan perlindungan warga dari paparan asap juga menjadi persoalan mendesak yang perlu ditangani secara bersamaan.
Wasis menyebutkan, berdasarkan data yang dipaparkannya dalam rapat, sebanyak 798 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kondisi yang berkaitan dengan kabut asap.
“Selain luasnya lahan yang terbakar, kita juga menghadapi dampak kekeringan dan kabut asap. Tercatat sebanyak 798 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kondisi ini membutuhkan penanganan yang cepat, terpadu dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Sementara itu, data Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar yang dihimpun sejak September 2026 hingga saat ini mencatat 2.221 kasus ISPA. Angka tersebut menjadi perhatian serius di tengah masih berlangsungnya karhutla dan paparan asap di sejumlah wilayah.
Perbedaan angka tersebut merujuk pada data dan periode pencatatan yang disampaikan masing-masing instansi, sehingga perlu dilihat berdasarkan cakupan pendataannya.
Dampak kabut asap juga merambah sektor pendidikan. Memburuknya kualitas udara mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar untuk mengurangi risiko paparan asap terhadap peserta didik.
Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, sebanyak 127 sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara penuh dari rumah.
Selain itu, 17 sekolah menerapkan skema PJJ kombinasi dengan pengaturan jam masuk siang. Sementara itu, 300 sekolah lainnya melakukan penyesuaian atau pergeseran jam masuk guna mengurangi paparan asap pada pagi hari.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak hanya dirasakan oleh warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran, tetapi juga memengaruhi rutinitas keluarga dan keberlangsungan pendidikan anak-anak.
Di tengah kondisi tersebut, perlindungan kesehatan peserta didik menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penyesuaian kegiatan pembelajaran.
Dengan ditetapkannya status tanggap darurat, Pemkab Banjar akan mengoptimalkan dukungan pembiayaan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), memperkuat koordinasi lintas instansi, serta menyesuaikan kebutuhan operasi penanganan di lapangan.
Dukungan pemadaman dari udara atau water bombing bersama pemerintah provinsi juga menjadi bagian dari upaya yang akan dioptimalkan sesuai kebutuhan dan mekanisme yang berlaku.
Peningkatan status ini diharapkan membuat penanganan lebih responsif, terutama di wilayah yang mengalami kebakaran berulang, kekeringan, dan paparan asap.
Dengan luas lahan terbakar yang telah mencapai ribuan hektare, puluhan desa terdampak kekeringan, serta meningkatnya perhatian terhadap kasus ISPA, tantangan Pemkab Banjar kini bukan sekadar memadamkan api.
Pemerintah juga dituntut memastikan masyarakat tetap memperoleh air bersih, mendapatkan perlindungan kesehatan, dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman hingga kondisi kembali membaik.
