Damkarnews.com, BANJARBARU – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan menjadi perhatian serius Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Organisasi yang menaungi para petani itu tak ingin hanya berbicara soal peningkatan kesejahteraan petani. Di tengah ancaman karhutla, HKTI menegaskan kesiapan untuk turun langsung membantu masyarakat, termasuk mendukung para relawan yang selama ini berjibaku memadamkan api.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, H. Abdul Kadir Karding, saat menghadiri pelantikan DPC serta Musyawarah Daerah (Musda) HKTI se-Kalimantan Selatan di Grand Qin Hotel Banjarbaru, Minggu (20/9/2026) sore.
Karding mengatakan, kehadiran DPN HKTI di Kalsel bukan sekadar menghadiri agenda organisasi. Konsolidasi sekaligus penguatan peran pengurus di daerah menjadi salah satu tujuan utama.
“Saya sengaja hadir untuk meyakinkan konsolidasi HKTI berjalan baik. Kerja pertama yang saya tekankan sebagai instruksi adalah HKTI harus ikut mengambil peran aktif membantu masyarakat dan daerah dalam penanganan Karhutla,” ujar Karding.
Karding meminta seluruh jajaran HKTI, mulai DPD, DPW hingga DPC, mengambil peran nyata dalam menghadapi ancaman karhutla.
Setidaknya ada tiga langkah yang ditekankan.
Pertama, pencegahan dini. Pengurus dan kader HKTI diminta aktif melakukan sosialisasi serta membantu upaya pencegahan agar titik api tidak berkembang dan meluas.
Kedua, terlibat dalam pemadaman di lapangan. HKTI didorong memberikan dukungan kepada petugas pemadam, termasuk para relawan swasta dan masyarakat yang selama ini bergerak dengan sumber daya terbatas.
Menurut Karding, perjuangan para relawan tersebut tidak boleh luput dari perhatian.
“Banyak relawan dari pihak swasta dan masyarakat yang bertaruh nyawa, patungan biaya, dan pakai alat seadanya untuk padamkan api. Hal-hal seperti ini yang perlu HKTI bantu,” tegasnya.
Bantuan tersebut, kata dia, tidak hanya berupa dukungan moral, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan logistik bagi para petugas yang berada di garis depan penanganan karhutla.
Langkah ketiga adalah penanganan pasca-dampak. Ketika kebakaran telah terjadi dan masyarakat menjadi korban, HKTI diminta ikut membantu memulihkan kondisi warga, baik dari sisi kesehatan, ekonomi maupun sosial.
Selain persoalan karhutla, Karding juga menyoroti pentingnya organisasi yang solid agar HKTI mampu memberikan manfaat langsung bagi petani.
Salah satu peluang yang disoroti adalah penyerapan hasil pertanian lokal untuk mendukung program strategis nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Karding mengatakan regulasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) telah mendukung unit layanan untuk menyerap produk pangan dari petani dan pelaku usaha lokal.
“Pemerintah melalui BGN sudah buat aturan agar unit layanan (SPPG) menyerap langsung produksi pertanian, peternakan, perkebunan, hingga perikanan dari petani lokal,” jelasnya.
Ia meminta para pengurus HKTI tidak ragu menyampaikan laporan apabila masih ditemukan kendala dalam penyerapan hasil produksi petani di lapangan.
“Jika ada kendala atau penyerapan yang tidak sesuai di lapangan, silakan laporkan. Ketua Umum HKTI juga merupakan Kepala BGN, jadi koordinasinya sangat solid,” ujarnya.
Menghadapi potensi kemarau panjang serta ancaman El Nino, HKTI juga terus berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).
Karding menegaskan, persoalan karhutla membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha, relawan, hingga masyarakat di tingkat desa memiliki peran masing-masing dalam mencegah kebakaran dan menangani dampaknya.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap persoalan karhutla.
“Bapak Presiden Prabowo memberikan perintah khusus kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk menindak tegas pelaku pembakaran lahan. Jika ditemukan unsur kesengajaan, tidak ada toleransi atau pandang bulu, hukumannya akan seberat-beratnya sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Karding.
Melalui konsolidasi organisasi di Kalimantan Selatan, HKTI berharap keberadaan organisasi tidak hanya terasa di ruang-ruang pertemuan, tetapi juga hadir ketika masyarakat membutuhkan mulai dari menjaga lahan agar tidak terbakar, membantu relawan di tengah kepungan asap dan api, hingga mendampingi warga dalam memulihkan kehidupan setelah bencana.
