Damkarnews.com, BANJARMASIN – Pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan berkomitmen memperkuat sistem deteksi dini dan penanganan isu publik sebagai langkah menjaga kepercayaan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan informasi digital.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Public Communication Summit Kalimantan Selatan 2026 yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (3/6/2026). Kegiatan dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil, melalui pembacaan Deklarasi Komitmen Bersama Public Communication Summit yang diikuti seluruh perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Deklarasi tersebut menjadi kesepakatan bersama untuk melakukan monitoring isu publik secara aktif, memperkuat koordinasi analisis, serta mempercepat tindak lanjut terhadap berbagai isu yang berkembang di ruang publik maupun media digital.
Subhan menegaskan, pemetaan potensi isu sejak dini menjadi langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah daerah agar persoalan tidak berkembang menjadi krisis yang berdampak pada reputasi pemerintah dan tingkat kepercayaan masyarakat.
“Di era digital saat ini, responsivitas dan pengelolaan isu sejak dini menjadi kunci. Komunikator publik harus hadir cepat, akurat dan empatik,” tegasnya.
Menurut Subhan, seluruh Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota di Kalimantan Selatan telah sepakat membangun koordinasi yang lebih solid dalam melakukan pemantauan dan penanganan isu. Kolaborasi tersebut dinilai penting mengingat arus informasi yang bergerak sangat cepat dan berpotensi memunculkan berbagai persepsi di masyarakat.
Ia menambahkan, komunikasi publik pemerintah tidak hanya dituntut cepat, tetapi juga harus mengedepankan akurasi, transparansi, dan kredibilitas agar informasi yang disampaikan dapat diterima sekaligus dipercaya oleh masyarakat.
Melalui penguatan sinergi antardaerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap tercipta penyebaran informasi yang berimbang dan mampu membangun narasi positif di ruang publik. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan berbagai program pembangunan dapat tersampaikan secara utuh tanpa terdistorsi oleh informasi yang tidak akurat.
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital” tersebut dihadiri kepala daerah atau perwakilannya, unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, para kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, akademisi, insan media, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Turut hadir Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar, Faisal.
Selain deklarasi komitmen bersama, Public Communication Summit Kalimantan Selatan 2026 juga menghadirkan sejumlah pakar komunikasi publik dan pengelolaan isu. Mereka adalah CEO Tribunnews sekaligus Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi; Kepala Subdirektorat Humas Direktorat P2Humas Direktorat Jenderal Pajak, Ani Natalia Pinem; Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Dudy Rudianto; serta konsultan komunikasi krisis dan dosen Public Relations Universitas Indonesia, Jojo S. Nugroho.
Melalui forum ini, pemerintah daerah di Kalimantan Selatan diharapkan semakin siap menghadapi tantangan komunikasi di era digital sekaligus memperkuat kepercayaan publik melalui informasi yang cepat, tepat, dan bertanggung jawab.
