Damkarnews.com, JAKARTA – Proyek pembangunan lanjutan Gedung Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di kawasan Perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru, menuai sorotan. Pasalnya, proyek yang telah menghabiskan anggaran Rp48,7 miliar itu disebut berdiri di atas lahan yang status kepemilikannya telah dimenangkan pihak ahli waris melalui proses peradilan hingga Mahkamah Agung (MA).
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah munculnya alokasi anggaran untuk melanjutkan pembangunan gedung tersebut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalsel Tahun Anggaran 2027.
Kebijakan ini pun memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum kelanjutan proyek, terlebih ketika sengketa kepemilikan tanah masih menjadi persoalan serius.
Berdasarkan penelusuran terhadap riwayat perkara, sengketa lahan tersebut bermula dari gugatan yang diajukan pihak ahli waris pemilik tanah, Poniran. Perkara itu bergulir mulai dari Pengadilan Negeri Banjarbaru hingga tingkat Mahkamah Agung dengan nomor perkara 5269 K/Pdt/2025.
Dalam proses peradilan tersebut, pihak ahli waris disebut berhasil memenangkan gugatan. Bahkan, upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga dikabarkan ditolak Mahkamah Agung.
Putusan tersebut menjadi persoalan serius yang semestinya menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah sebelum melanjutkan pembangunan di atas lahan yang disengketakan.
Di tengah persoalan status tanah tersebut, pembangunan tahap pertama Gedung DPRD Kalsel diketahui telah diselesaikan pada 2025.
Pekerjaan tahap awal yang meliputi pembangunan fondasi dan struktur utama bangunan itu menelan anggaran sekitar Rp48,7 miliar.
Besarnya anggaran yang telah dikucurkan kini menjadi perhatian. Sebab, apabila persoalan kepemilikan tanah berujung pada proses eksekusi sesuai putusan pengadilan, aset bangunan yang telah berdiri berpotensi menghadapi persoalan serius.
Kondisi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian keuangan daerah apabila pembangunan tetap dilanjutkan tanpa terlebih dahulu memastikan kepastian hukum atas lahan tersebut.
Terlebih, rencana pengalokasian anggaran lanjutan dalam RAPBD 2027 dinilai berpotensi memperbesar risiko kerugian apabila sengketa tanah tidak diselesaikan secara tuntas.
Menanggapi persoalan tersebut, Pengurus Pusat Solidaritas Masyarakat Untuk Keadilan (PP SMUK), Ahmad Zaki, mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan.
Saat dikonfirmasi, Minggu (22/11/2026), ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap proyek pembangunan Gedung DPRD Kalsel.
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah pembangunan fisik semata. Ada aspek kepastian hukum, tata kelola anggaran, hingga potensi kerugian keuangan daerah yang perlu ditelusuri secara serius.
PP SMUK meminta pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh tahapan proyek, mulai dari proses perencanaan, pembebasan dan penetapan status tanah, pengucuran anggaran tahap pertama sebesar Rp48,7 miliar, hingga kebijakan pengalokasian anggaran lanjutan dalam RAPBD 2027.
Selain itu, aparat penegak hukum juga didorong menelusuri kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur, maupun indikasi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Persoalan pembangunan Gedung DPRD Kalsel ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah dan para pemangku kebijakan dalam memastikan setiap penggunaan anggaran publik memiliki dasar hukum yang jelas.
Sebab, pembangunan fasilitas pemerintahan semestinya dilaksanakan dengan memperhatikan kepastian status lahan agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun risiko pemborosan anggaran di kemudian hari.
Publik pun berhak mengetahui bagaimana proses pengadaan tanah dilakukan, apa dasar hukum pembangunan tetap dilanjutkan, serta mengapa anggaran lanjutan masih direncanakan di tengah persoalan sengketa tersebut.
PP SMUK berharap aparat penegak hukum tidak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan secara objektif serta transparan.
Jangan sampai anggaran puluhan miliar rupiah yang bersumber dari uang rakyat justru berakhir menjadi persoalan hukum dan menyisakan aset bermasalah akibat lemahnya kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan.

