Damkarnews.com, BANJAR – Kemegahan malam puncak Pemilihan Nanang Galuh Kabupaten Banjar 2026 yang digelar di Ballroom Hotel Grand Qin Banjarbaru, Sabtu (4/7/2026), kini menjadi sorotan. Bukan hanya karena kemeriahan acaranya, tetapi juga besarnya anggaran yang digelontorkan dari APBD Kabupaten Banjar.
Berdasarkan penelusuran pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Inaproc, paket jasa penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Nanang Galuh Kabupaten Banjar Tahun 2026 memiliki pagu anggaran sebesar Rp189.480.000.
Sementara itu, data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) menunjukkan masih terdapat sejumlah belanja lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Jika seluruh komponen digabungkan, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp314.006.000.
Dari jumlah tersebut, sekitar 90 persen anggaran terserap pada empat pos terbesar, yakni jasa penyelenggaraan acara sebesar Rp189,48 juta, konsumsi rapat Rp44 juta, perlengkapan dinas Rp35 juta, dan suvenir atau cendera mata Rp15,47 juta.
Selain itu terdapat anggaran untuk perabot kantor Rp11,09 juta, alat tulis kantor Rp8,65 juta, jasa iklan, reklame, film dan pemotretan Rp7 juta, serta sejumlah belanja pendukung lainnya.
Besarnya anggaran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai manfaat nyata yang dihasilkan terhadap pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Banjar.
Sorotan itu juga datang dari Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Ahmad Fauzan. Menurutnya, ajang Nanang Galuh pada dasarnya bertujuan mencari generasi muda yang memiliki identitas dan karakter Banjar. Namun, ia mempertanyakan sejauh mana dampak nyata kegiatan tersebut setelah pemilihan selesai.
“Yang perlu dipertanyakan adalah relevansinya. Setelah terpilih, apa tindak lanjutnya? Apakah mereka benar-benar berperan hingga tingkat provinsi atau nasional? Kalau anggarannya besar, jangan sampai terkesan menjadi pemborosan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (6/7/2026).
Fauzan juga mempertanyakan apakah keberadaan Nanang Galuh benar-benar berpengaruh terhadap promosi pariwisata Kabupaten Banjar.
“Apakah tanpa Nanang Galuh promosi wisata kita akan berhenti? Wisata religi di Martapura selama ini tetap berjalan. Yang menjadi pertanyaan justru bagaimana dengan destinasi wisata rekreasi yang sampai sekarang belum berkembang signifikan,” katanya.
Ia menilai efektivitas penggunaan anggaran harus dievaluasi secara menyeluruh, terutama di tengah tuntutan agar belanja daerah lebih diarahkan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Karena itu, Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar berencana memanggil Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Banjar melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Di RDP nanti kami akan mempertanyakan sejauh mana efektivitas dan relevansi kegiatan Nanang Galuh dalam mendukung promosi wisata Kabupaten Banjar. Ini yang perlu dijelaskan agar penggunaan anggaran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Fauzan.
