Damkarnews.com, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Tak hanya untuk memudahkan transaksi, digitalisasi juga diharapkan membuat pelayanan publik semakin praktis sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut dibahas dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar di Sky Convention Center, William Tandiono Complex, Kecamatan Gambut, Kamis (8/10/2026) pagi.
Dalam pertemuan itu, salah satu langkah yang disiapkan adalah memperluas penggunaan pembayaran digital, termasuk melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk retribusi parkir dan berbagai jenis retribusi yang dikelola satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi mengatakan, digitalisasi transaksi pemerintah daerah atau Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) memiliki peran strategis dalam membangun tata kelola keuangan yang lebih terintegrasi.
Menurutnya, digitalisasi tidak sekadar mengubah cara masyarakat membayar pajak dan retribusi dari tunai menjadi nontunai. Lebih dari itu, sistem digital harus mampu menghubungkan seluruh proses pengelolaan keuangan, mulai dari pendataan, penetapan, pembayaran, pencatatan, rekonsiliasi hingga pelaporan.
Dengan sistem yang terintegrasi, data keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah daerah.
“Oleh karena itu, Pemkab Banjar memandang bahwa digitalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditempatkan sebagai salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.
Habib Idrus menekankan, kemudahan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan sistem pembayaran digital.
Karena itu, Pemkab Banjar mendorong perluasan kanal pembayaran, mulai dari QRIS, virtual account, mobile banking, internet banking hingga layanan perbankan lainnya.
Semakin banyak pilihan pembayaran yang tersedia dan mudah digunakan, menurutnya, semakin terbuka pula kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa harus menghadapi proses yang berbelit.
“Semakin banyak pilihan kanal pembayaran yang tersedia dan mudah digunakan, maka semakin besar peluang masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya,” tuturnya.
Ia berharap TP2DD Kabupaten Banjar tidak berhenti pada pelaksanaan program atau kegiatan tahunan, tetapi mampu membangun ekosistem transaksi digital yang berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita tidak ingin digitalisasi hanya menjadi sebuah program atau kegiatan tahunan. Kita ingin membangun ekosistem digitalisasi transaksi daerah yang berkelanjutan, terintegrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pemerintah daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar Nashrullah Shadiq mengungkapkan, berdasarkan paparan perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar saat ini masih berada di peringkat ke-24 se-Kalimantan dalam indeks digitalisasi.
Posisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mempercepat penerapan transaksi nontunai, sekaligus meningkatkan capaian indeks digitalisasi melalui sejumlah program strategis.
Salah satu langkah yang tengah diinisiasi adalah penerapan pembayaran retribusi parkir menggunakan QRIS. Selain itu, seluruh SKPD yang mengelola retribusi juga didorong untuk mulai menerapkan sistem pembayaran berbasis QRIS.
“Salah satu program utama yang sedang diinisiasi adalah penerapan pembayaran retribusi parkir menggunakan QRIS. Selain itu, Pemkab Banjar juga mendorong seluruh SKPD pengelola retribusi agar menerapkan metode pembayaran berbasis QRIS,” ungkap Nashrullah.
Penerapan pembayaran digital diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat saat bertransaksi, sekaligus mendukung pencatatan penerimaan daerah yang lebih tertib dan terintegrasi.
Kegiatan HLM TP2DD tersebut turut dihadiri Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin, Kepala DPC Bank Indonesia Kalimantan Selatan Roni Ferdiansyah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rakhmat Dhany, serta peserta HLM TP2DD.
