Damkarnews.com, BANJAR – Peningkatan pelayanan kesehatan bukan hanya soal menghadirkan dokter spesialis, tetapi juga memastikan ketersediaan alat medis, ruang perawatan, hingga keamanan pasien dan pengunjung rumah sakit.
Hal tersebut menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen RSUD Ratu Zalecha Martapura, Selasa (17/11/2026) siang. Pertemuan tersebut membahas rencana kerja dan kebutuhan anggaran rumah sakit untuk tahun 2027.
Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura, Arief Rahman, menyampaikan bahwa dukungan DPRD sangat diperlukan agar berbagai program peningkatan pelayanan kesehatan yang telah diusulkan dapat masuk dalam skala prioritas pemerintah daerah.
Menurutnya, pihak rumah sakit telah menyusun rencana kebutuhan anggaran melalui mekanisme pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Kami tentunya sebagai SKPD meminta dukungan Komisi IV sebagai mitra kerja agar anggaran yang sudah kami susun dan ajukan kepada pemerintah daerah lewat TAPD bisa disesuaikan dengan kemampuan daerah dan menjadi skala prioritas,” ujar Arief usai RDP.
Ia menjelaskan, sumber pembiayaan RSUD Ratu Zalecha berasal dari dua jalur, yakni Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Khusus anggaran BLUD, pihak rumah sakit berharap pengelolaannya dapat diberikan fleksibilitas sesuai kebutuhan dan rencana strategis pelayanan. Dengan demikian, program yang telah direncanakan tidak terhambat oleh pembatasan alokasi anggaran yang terlalu kaku.

Salah satu kebutuhan penting yang disampaikan dalam RDP adalah persiapan menyambut tiga dokter yang akan kembali setelah menyelesaikan pendidikan pada 2027 mendatang.
Ketiganya terdiri dari dokter spesialis urologi, dokter spesialis bedah onkologi, serta dokter subspesialis ginjal hipertensi.
Kehadiran tenaga medis dengan kompetensi tersebut diharapkan semakin memperkuat layanan kesehatan di RSUD Ratu Zalecha. Namun, penambahan tenaga ahli juga harus diikuti kesiapan fasilitas pendukung.
Arief menyebutkan, rumah sakit membutuhkan tambahan ruang poli, pengadaan alat kesehatan, serta renovasi sejumlah ruang perawatan yang kondisinya memerlukan perbaikan.
Selain fasilitas medis, aspek keamanan lingkungan rumah sakit juga menjadi perhatian. Dengan kawasan rumah sakit yang cukup luas, jumlah petugas keamanan saat ini dinilai belum ideal untuk memberikan pengawasan maksimal terhadap kendaraan dan aktivitas pengunjung.
Saat ini, dukungan anggaran yang tersedia hanya mencukupi untuk 30 personel Satpam. Karena itu, manajemen berharap ada tambahan anggaran agar jumlah tenaga pengamanan dapat ditingkatkan.
“Rumah sakit kami cukup luas. Dari segi keamanan juga perlu ditingkatkan jumlah jasa pengamanannya. Selama ini anggaran yang tersedia hanya cukup untuk 30 orang. Harapannya, penambahan anggaran untuk Satpam ini bisa didorong,” jelasnya.
Untuk mendukung seluruh program tersebut, RSUD Ratu Zalecha memproyeksikan pendapatan BLUD tahun 2027 sebesar Rp120 miliar. Pendapatan itu akan diselaraskan dengan kebutuhan belanja operasional dan berbagai program prioritas rumah sakit.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, H. Ahmad Fauzan, menegaskan bahwa pembahasan anggaran kesehatan harus benar-benar berpijak pada kebutuhan masyarakat.
Ia mengingatkan, peningkatan jumlah tenaga medis tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
“Mau bagaimana, dokternya ada, tetapi alatnya tidak ada. Jadi rekomendasi itu harus benar-benar pas dan tepat. Bagaimana bahasa diplomasi kita agar apa yang menjadi kebutuhan ini bisa diterima oleh pihak pembuat kebijakan,” ungkap Ahmad Fauzan.

Menurutnya, Komisi IV berupaya menyusun rekomendasi yang tidak sekadar menjadi catatan administratif, tetapi mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi rumah sakit.
Setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.
Pertama, pembangunan dan optimalisasi gedung, termasuk kebutuhan ruang rehabilitasi serta pemanfaatan ruangan kosong agar bisa digunakan secara maksimal untuk menunjang pelayanan pasien.
Kedua, kejelasan kebutuhan tenaga outsourcing. Penggunaannya harus ditata berdasarkan kebutuhan riil rumah sakit sehingga anggaran yang dikeluarkan benar-benar mendukung operasional pelayanan.
Ketiga, pemenuhan alat kesehatan yang menjadi kebutuhan vital. Menurut Ahmad Fauzan, ketersediaan peralatan medis harus menjadi perhatian serius, terlebih dengan rencana bertambahnya dokter spesialis dan subspesialis pada tahun mendatang.
“Dokternya ada, alatnya tidak ada, percuma. Jangan sampai dokter spesialis meminta alat, tetapi kita di lapangan terkendala. Alat kesehatan itu wajib dan memang diperlukan,” tegasnya.
Ia berharap rekomendasi Komisi IV dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan anggaran 2027.
Melalui RDP tersebut, DPRD dan manajemen RSUD Ratu Zalecha diharapkan dapat menyatukan langkah untuk memperkuat pelayanan kesehatan di Kabupaten Banjar.
Sebab, bagi masyarakat yang datang berobat, rumah sakit bukan sekadar tempat mendapatkan tindakan medis. Di sana ada harapan untuk sembuh, ada keluarga yang menunggu, dan ada kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, aman, serta manusiawi.
Karena itu, dukungan anggaran yang tepat sasaran menjadi bagian penting agar peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

