Damkarnews.com, BANJAR – Di balik setiap program pembangunan daerah, terdapat data yang menjadi dasar dalam menentukan kebijakan. Ketepatan data bukan sekadar urusan administrasi, tetapi juga menentukan apakah pembangunan yang dilaksanakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Menyadari pentingnya hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) terus memperkuat tata kelola data pemerintahan. Salah satunya melalui sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) E-Walidata yang digelar di Aula Baiman, Bapperida Kabupaten Banjar, Senin (9/11/2026) pagi.
Kegiatan tersebut dibuka Kepala DKISP Kabupaten Banjar, Faisal, didampingi Kepala Bidang Statistik dan Persandian Ali Akbar serta Kasi Pengelolaan Data Ade Randa. Sosialisasi menghadirkan narasumber Irwan Yunizar dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dan Firman Jati Putra dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar.
Kepala DKISP Banjar, Faisal, mengatakan kualitas data memiliki pengaruh besar terhadap arah pembangunan daerah. Sebab, setiap perencanaan dan kebijakan pemerintah harus didukung informasi yang benar, terbaru, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, data yang tidak akurat berpotensi membuat program pembangunan kurang tepat sasaran. Karena itu, setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan data yang dikelola sesuai kondisi sebenarnya.
“Jangan sampai kebijakan yang kita susun tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan hanya karena data yang digunakan kurang tepat. Kita ingin setiap program pembangunan benar-benar memiliki dasar informasi yang kuat,” ujarnya.
Ia berharap melalui sosialisasi tersebut, seluruh perangkat daerah semakin memahami pentingnya menjaga kualitas data, mulai dari proses pengumpulan, pemeriksaan, pemutakhiran hingga penyampaian informasi melalui sistem yang telah disediakan.
Sementara itu, Kepala Bidang Statistik dan Persandian DKISP Banjar, Ali Akbar, menjelaskan SIPD-RI E-Walidata bukan sekadar aplikasi untuk memasukkan dan mengunggah data. Lebih dari itu, sistem tersebut menjadi sarana untuk membangun keseragaman dan keterpaduan data antarperangkat daerah.
Menurutnya, setiap data yang disampaikan harus memenuhi standar, memiliki metadata yang jelas, serta mengacu pada kode referensi dan data induk yang berlaku sesuai prinsip Satu Data Indonesia (SDI).
“Yang kita harapkan bukan hanya data terkumpul, tetapi juga data tersebut benar, sesuai standar, dan bisa digunakan bersama. Dengan begitu, perangkat daerah tidak berjalan sendiri-sendiri dalam mengelola informasi,” jelas Ali.
Ia menambahkan, koordinasi dan kesamaan pemahaman antarperangkat daerah menjadi kunci agar data yang tersaji dalam SIPD-RI E-Walidata benar-benar berkualitas dan dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan maupun evaluasi pembangunan.
Dalam sosialisasi tersebut, Irwan Yunizar dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan materi mengenai kebijakan dan implementasi SIPD-RI, khususnya dalam mendukung integrasi data pemerintahan daerah.
Sedangkan Firman Jati Putra dari BPS Kabupaten Banjar memberikan pemahaman mengenai prinsip statistik, standar data, metadata statistik, serta pentingnya menjaga kualitas informasi dalam penerapan Satu Data Indonesia..
