Kadishub Banjar Akhirnya Hadir, Irwan Bora: Beliau Sudah Menjelaskan Alasan Dua Kali Absen

Bagikan

Damkarnews.com, BANJAR – Setelah dua kali tidak menghadiri undangan rapat DPRD Kabupaten Banjar hingga sempat menuai kemarahan pimpinan dewan, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banjar, I Gusti Nyoman Yudiana, akhirnya hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, Rabu (18/11/2026).

Kehadiran Nyoman menjadi perhatian tersendiri. Pasalnya, sebelumnya ia dua kali tidak menghadiri agenda rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Banjar yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027, masing-masing pada 13 dan 20 Oktober 2026.

Bahkan, ketidakhadiran tersebut sempat membuat Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora, geram. Saat itu, Irwan menilai sikap tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap lembaga legislatif dan menyatakan akan mengusulkan penggunaan hak angket.

“Kami akan bersurat ke Bupati atas ketidakhadiran Kepala Dinas yang kedua kalinya. Hal ini merupakan bentuk pelecehan terhadap lembaga DPRD. Karena sudah dua kali mangkir dari undangan rapat kita,” tegas Irwan saat itu.

Namun, dalam RDP Komisi III yang digelar Rabu kemarin, Nyoman akhirnya memenuhi undangan dan memberikan penjelasan terkait alasan ketidakhadirannya dalam dua agenda rapat sebelumnya.

RDP yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, H. Irwan Bora, tersebut sekaligus membahas evaluasi dan rencana alokasi anggaran Dishub Kabupaten Banjar untuk Tahun Anggaran 2027.

Irwan mengapresiasi kehadiran Nyoman dan menyebut pihaknya telah menerima penjelasan langsung mengenai ketidakhadirannya pada rapat terdahulu.

“Alhamdulillah, saya berterima kasih tadi Kepala Dinas, Pak Nyoman sudah hadir. Beliau sudah menyampaikan sekaligus menjawab pertanyaan kami terkait kenapa kemarin dua kali tidak hadir pada saat rapat RDP. Ternyata ada urusan yang lebih sehingga beliau tidak bisa hadir dan baru hari ini bisa hadir,” ungkap Irwan usai rapat.

Meski persoalan kehadiran telah mendapatkan penjelasan, Komisi III memastikan pembahasan dengan Dishub belum selesai. Dewan masih akan menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk meminta laporan lebih terperinci mengenai potensi pendapatan daerah dari sektor perhubungan.

Menurut Irwan, hal tersebut penting agar terdapat keseimbangan antara anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah dengan kontribusi pendapatan yang dapat dihasilkan Dishub.

“Kita akan menjadwalkan ulang kembali untuk menerima laporan dulu terkait apa pendapatan yang bisa diberikan kepada daerah. Sehingga kita tahu ada balance di situ. Ada anggaran pendapatan dan ada juga anggaran pembangunan yang ada di Dinas Perhubungan,” jelasnya.

Usulan Anggaran Dishub Rp13,4 Miliar
Dalam RDP tersebut, terungkap bahwa Dishub Kabupaten Banjar mengusulkan pagu anggaran sekitar Rp13,4 miliar untuk Tahun Anggaran 2027.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp6 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai, sedangkan Rp3,5 miliar diperuntukkan bagi sektor Penerangan Jalan Umum (PJU).

Kepala Dishub Kabupaten Banjar, I Gusti Nyoman Yudiana, menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran pegawai digunakan untuk pembayaran gaji PNS. Sementara itu, anggaran PJU diarahkan untuk mendukung pelayanan penerangan jalan bagi masyarakat.

Namun, ia mengakui alokasi Rp3,5 miliar tersebut masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan operasional, pemeliharaan, serta penanganan PJU di wilayah Kabupaten Banjar.

“Kami terus berusaha melakukan perhitungan agar kebutuhan PJU ini bisa ditambah biayanya, sehingga cakupan wilayah serta kualitas pelayanannya bisa semakin baik,” ujarnya.

Nyoman juga memastikan belum ada rencana penambahan armada pendukung pada 2027. Hal itu disebabkan keterbatasan anggaran, sementara pagu yang tersedia masih relatif sama dengan tahun sebelumnya.

Terkait kemungkinan efisiensi maupun penolakan terhadap sejumlah usulan anggaran fisik, Irwan menyebut pihaknya masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut setelah mencermati penjelasan dari Dishub.

Komisi III berharap perencanaan anggaran Dishub tidak hanya berorientasi pada belanja rutin, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, penerangan jalan umum, serta mengoptimalkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dewan juga menekankan pentingnya keterbukaan komunikasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan DPRD, terutama dalam pembahasan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.

Author: Damkarnews
Damkarnews