Terkendala HGU PTPN, Pemenuhan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Banjar Jadi Perhatian DPRD

Bagikan

Damkarnews.com, BANJAR – Untuk melindungi lahan pertanian sekaligus memenuhi kebutuhan pembangunan daerah masih Pemerintah daerah Kabupaten Banjar menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu persoalan yang kini menjadi perhatian adalah keberadaan lahan pertanian yang masuk dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kabupaten Banjar bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPRP), Kantor Pertanahan, serta Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, Rabu (18/11/2026).

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, H. Irwan Bora, mengungkapkan bahwa pemenuhan ketentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) masih membutuhkan sejumlah penyesuaian. Salah satu kendala utamanya adalah lahan pertanian yang selama ini digarap masyarakat, tetapi secara administratif masuk dalam kawasan HGU PTPN.

Menurut Irwan, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya warga yang telah lama menggarap lahan tersebut secara turun-temurun dan bahkan menjadikannya sebagai kawasan permukiman.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban melindungi lahan pertanian sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan.

“Persoalannya cukup kompleks karena ada lahan yang masuk dalam kawasan HGU PTPN. Di satu sisi kita harus menjaga lahan pertanian untuk ketahanan pangan, tetapi di sisi lain ada masyarakat yang sudah lama menggarap dan menjadikannya sebagai kawasan permukiman,” jelasnya.

Irwan menyebutkan, Kabupaten Banjar diwajibkan memenuhi cakupan Lahan Baku Sawah (LBS) sebesar 87 persen. Dalam proses perhitungan dan penyesuaian, masih terdapat sejumlah lahan yang harus diperjuangkan agar dapat masuk dalam penetapan LP2B.

Sebagai langkah awal, DPRD bersama Dinas PUPRP Kabupaten Banjar telah menyampaikan surat kepada PTPN. Mereka berharap lahan yang selama ini dikelola masyarakat secara turun-temurun dapat diperjuangkan untuk dikeluarkan dari kawasan HGU, sesuai ketentuan yang berlaku.

Terlebih, berdasarkan informasi yang diterima DPRD, masa berlaku HGU pada lahan yang kini digarap masyarakat tersebut telah berakhir sekitar 2021–2022. Hal itu diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam mencari penyelesaian.

Irwan menegaskan, penyelesaian persoalan tersebut tidak bisa dilakukan secara sepihak. Diperlukan koordinasi lintas sektor agar perlindungan lahan pertanian tetap berjalan tanpa mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat.

Ia juga mengingatkan para pelaku usaha agar tidak sembarangan melakukan alih fungsi lahan pertanian. Setiap perubahan peruntukan harus melalui prosedur serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk mempercepat proses penyelesaian, Komisi III DPRD Kabupaten Banjar berencana melakukan kunjungan ke kementerian terkait di Jakarta pada tanggal 22 mendatang. Langkah tersebut dilakukan untuk memperjuangkan penyelesaian lahan yang masuk dalam koordinat HGU PTPN sehingga penetapan LP2B dapat dilakukan secara legal.

“Mudah-mudahan dengan masuknya lahan LP2B ini, ketentuan 87 persen bisa terpenuhi. Dengan begitu, kewajiban Pemerintah Kabupaten Banjar kepada Kementerian ATR/BPN juga dapat diselesaikan,” harapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Iwan Junaidi, menyampaikan bahwa secara umum persyaratan pemenuhan LP2B di Kabupaten Banjar telah terpenuhi. Meski demikian, masih terdapat beberapa komponen teknis yang perlu disesuaikan.

“Secara keseluruhan Kabupaten Banjar telah memenuhi, namun terkait komponen detailnya masih harus ada beberapa penyesuaian,” ungkapnya.

Penjelasan serupa disampaikan Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Yudi Riswandi. Ia menerangkan, pemenuhan LP2B merupakan salah satu aspek penting dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Berdasarkan hasil perhitungan, pemenuhan LP2B di Kabupaten Banjar telah mencapai 88,05 persen dari luas LBS yang ada dan ditetapkan sebagai LP2B.

Namun, masih terdapat sejumlah usulan lahan pertanian yang berada di dalam kawasan HGU sehingga memerlukan koordinasi dan kesepakatan dengan perusahaan pemegang hak.

Yudi menjelaskan, saat ini terdapat dua kawasan HGU yang menjadi perhatian, yakni milik PT Balimass dan PTPN.

Untuk HGU PT Balimass, pihak perusahaan telah menyetujui lahan baku sawah yang berada dalam kawasan tersebut untuk ditetapkan sebagai LP2B. Kesepakatan itu bahkan telah dituangkan dalam berita acara.

Sementara untuk lahan yang berada dalam kawasan HGU PTPN, proses pembahasan dan koordinasi masih terus dilakukan guna mendapatkan kesepakatan serupa.

“Harapannya, segera ada titik temu dengan pihak PTPN sehingga lahan yang diusulkan dapat ditetapkan sebagai LP2B,” jelas Yudi.

Ia menambahkan, penetapan LP2B tidak hanya difokuskan pada satu kecamatan atau wilayah tertentu, melainkan mengikuti sebaran LBS yang telah ditetapkan Kementerian ATR/BPN di berbagai lokasi.

Pemerintah daerah bertugas mengusulkan serta menindaklanjuti proses penetapan tersebut untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam regulasi tata ruang daerah.

Menurutnya, penyelarasan data dan penetapan LP2B menjadi bagian penting dalam memastikan arah pembangunan daerah tetap memperhatikan keberlanjutan sektor pertanian.

“Proses pemenuhan dan penyelarasan ini menjadi landasan penting dalam penyusunan maupun revisi RTRW dan RDTR ke depan,” pungkasnya.

Author: Damkarnews
Damkarnews