Damkarnews.com, BANJAR – Berbagai persoalan infrastruktur dan pelayanan publik masih menjadi perhatian masyarakat di Komplek Mustika Griya Permai RT 2, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura. Mulai dari kerusakan jalan, buruknya drainase, sulitnya akses BPJS Kesehatan gratis hingga keterbatasan daya tampung sekolah, disampaikan warga kepada anggota DPRD Kabupaten Banjar, H. Ahmad Fauzan.
Aspirasi tersebut disampaikan warga saat H. Ahmad Fauzan melaksanakan kegiatan reses Tahun 2026 di daerah pemilihan (Dapil) Banjar 1, Sabtu (7/11/2026) pagi.
Puluhan warga yang terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu hingga tokoh masyarakat hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang selama ini dirasakan di lingkungan tempat tinggal mereka.
Salah satu keluhan utama berkaitan dengan kondisi drainase yang dinilai belum berfungsi optimal. Setiap kali hujan turun, air kerap meluap hingga menggenangi badan jalan sehingga dikhawatirkan mempercepat kerusakan infrastruktur.
Warga juga meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi Jalan Meranti di kawasan komplek tersebut yang mengalami kerusakan. Jalan berlubang dan tidak rata dinilai membahayakan pengguna jalan, bahkan beberapa warga mengaku pernah terjatuh saat melintas.
Selain infrastruktur, persoalan pelayanan kesehatan turut menjadi sorotan. Warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan kepesertaan BPJS Kesehatan gratis dari pemerintah. Mereka berharap proses pengurusan dan persyaratannya dapat dipermudah, sehingga masyarakat kurang mampu bisa memperoleh jaminan kesehatan tanpa harus menunggu kondisi sakit hingga menjalani perawatan di rumah sakit.
Masyarakat juga mengusulkan pelaksanaan pengasapan atau fogging sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD) di lingkungan permukiman.
Di bidang pendidikan, warga menyampaikan persoalan keterbatasan daya tampung sekolah. Banyak anak di kawasan tersebut terpaksa bersekolah di luar lingkungan tempat tinggal karena kuota penerimaan di sekolah sekitar tidak mencukupi, seiring meningkatnya jumlah penduduk.
Tak hanya itu, warga juga berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) guna membuka akses pendidikan alternatif bagi masyarakat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, H. Ahmad Fauzan menyampaikan bahwa seluruh masukan warga merupakan catatan penting yang akan diperjuangkan melalui lembaga DPRD Kabupaten Banjar.
Menurutnya, persoalan yang disampaikan masyarakat menyangkut kebutuhan dasar yang harus mendapat perhatian serius pemerintah, terutama infrastruktur lingkungan, pelayanan kesehatan dan akses pendidikan.
“Reses ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan masyarakat. Apa yang disampaikan warga tentu akan kami tampung dan perjuangkan agar bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran,” ujarnya.
Ia menegaskan, aspirasi mengenai perbaikan drainase dan Jalan Meranti perlu menjadi perhatian agar tidak terus menimbulkan persoalan, khususnya saat musim hujan serta membahayakan keselamatan warga.
Begitu pula dengan persoalan BPJS Kesehatan, pencegahan DBD melalui fogging, serta keterbatasan daya tampung sekolah.
Menurutnya, pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan harus dapat diakses masyarakat secara mudah dan merata.
“Kami berharap aspirasi ini tidak hanya menjadi catatan, tetapi dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait sehingga ada solusi nyata yang bisa dirasakan masyarakat,” tambahnya.
H. Ahmad Fauzan berharap melalui kegiatan reses tersebut, komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat semakin kuat. Dengan demikian, berbagai persoalan di tingkat lingkungan dapat diketahui lebih cepat dan menjadi bahan perjuangan dalam mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Banjar.
