DPRD Banjar Terima Keluhan Empat Desa, Perbaikan Sekolah dan Sarana Damkar Jadi Prioritas

Bagikan

Damkarnews.com, BANJAR – Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pelayanan dasar masih menjadi pekerjaan rumah bagi masyarakat Kecamatan Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar. Mulai dari akses jalan, kondisi bangunan sekolah, hingga jaringan telekomunikasi yang belum merata, menjadi sejumlah persoalan yang disuarakan pemerintah kecamatan dan desa kepada DPRD Kabupaten Banjar.

Berbagai kebutuhan tersebut disampaikan langsung Camat Telaga Bauntung bersama para pambakal dari empat desa saat bertemu Ketua DPRD Kabupaten Banjar H. Agus Maulana di ruang rapat gabungan DPRD Banjar, Rabu (4/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Agus Maulana didampingi Ketua Komisi I DPRD Banjar Amiruddin beserta sejumlah anggota dewan. Aspirasi yang disampaikan mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan kualitas infrastruktur sekaligus pemerataan pelayanan publik hingga wilayah pedesaan.

Menanggapi berbagai usulan itu, Agus Maulana menyebut ada lima kebutuhan mendesak yang akan menjadi perhatian dan diprioritaskan untuk ditindaklanjuti melalui pembahasan di DPRD.

Menurutnya, persoalan akses jalan menjadi salah satu kebutuhan utama karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat serta kelancaran aktivitas perekonomian warga.

Selain infrastruktur jalan, kebutuhan sarana pemadam kebakaran juga dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran. Pemerintah kecamatan bersama para pambakal mengusulkan empat unit alat pemadam jenis Tosa, masing-masing satu unit untuk setiap desa.

“Usulan ini tentu menjadi perhatian kami. Sarana pemadam kebakaran di desa sangat penting agar masyarakat memiliki kesiapan lebih baik ketika terjadi musibah kebakaran. Karena itu, kebutuhan empat unit Tosa tersebut akan kita perjuangkan sesuai mekanisme yang ada,” ungkap Agus.

Persoalan pendidikan juga masuk dalam daftar prioritas. DPRD menerima laporan mengenai kondisi bangunan SDN Desa Rampah yang dinilai sudah memerlukan perhatian serius.
Bahkan, berdasarkan informasi yang disampaikan kepada dewan, sekolah tersebut terakhir kali mendapatkan perbaikan sekitar 2010.

“Kondisi sekolah ini perlu mendapat perhatian karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan proses belajar mengajar. Jangan sampai fasilitas pendidikan di wilayah pelosok tertinggal. Ini akan kita bawa dalam pembahasan Badan Anggaran,” tegasnya.

Tak hanya itu, keterbatasan jaringan telekomunikasi turut menjadi aspirasi yang disorot. Pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) diusulkan pada dua titik, yakni kawasan sekitar Kantor Kecamatan Telaga Bauntung dan wilayah Desa Telaga Baru.

Agus menilai pemerataan jaringan komunikasi sudah menjadi kebutuhan penting masyarakat. Terlebih, masih terdapat kawasan yang mengalami blank spot sehingga akses komunikasi maupun internet belum berjalan optimal.

“Jaringan telekomunikasi sekarang bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Kita berharap usulan pembangunan BTS di dua lokasi tersebut dapat menjadi solusi bagi wilayah yang selama ini masih kesulitan mendapatkan sinyal,” ujarnya.

Kebutuhan penerangan jalan umum (PJU) dan penambahan tiang listrik juga menjadi bagian dari lima prioritas yang disampaikan. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan penerangan lingkungan serta menunjang keamanan dan kenyamanan masyarakat, khususnya pada malam hari.

Meski demikian, Agus menjelaskan bahwa penentuan titik pemasangan dan kebutuhan teknisnya tetap harus melalui kajian instansi terkait agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan.

Ia menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan Camat dan para pambakal tidak hanya dicatat sebagai usulan, tetapi akan menjadi bahan perhatian DPRD untuk diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan anggaran dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Agus juga mengapresiasi kesiapan pemerintah kecamatan dan desa yang telah melengkapi aspirasi tersebut dengan dokumen pendukung serta proposal.

“Kami ingin usulan dari masyarakat ini benar-benar bisa ditindaklanjuti. Tentunya ada tahapan dan kemampuan anggaran yang harus diperhitungkan. Namun, lima kebutuhan tersebut sudah kami catat sebagai prioritas untuk dibahas lebih lanjut,” pungkasnya.

Author: Damkarnews
Damkarnews