Damkarnews.com, BANJAR – Kucuran Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp20 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banjar diharapkan tidak sekadar menjadi tambahan anggaran pemerintah, tetapi mampu menghadirkan perubahan nyata dalam upaya melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran dan kabut asap.
Besarnya bantuan yang diterima Kabupaten Banjar tersebut menjadi perhatian DPRD setempat. Pasalnya, daerah ini termasuk salah satu wilayah di Kalimantan Selatan yang mengalami dampak cukup serius akibat karhutla, baik dari luas lahan terbakar maupun dampaknya terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H Agus Maulana, menyambut positif perhatian pemerintah pusat melalui bantuan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar anggaran senilai Rp20 miliar itu dikelola secara cermat, transparan, dan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Menurutnya, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dikucurkan, melainkan dari sejauh mana bantuan tersebut mampu menekan risiko kebakaran serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dan para petugas yang berjibaku di lapangan.
“Alhamdulillah, Kabupaten Banjar mendapat perhatian dari pemerintah pusat melalui bantuan Rp20 miliar ini. Tentu kita mengapresiasi, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana anggaran tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Agus Maulana.
Ia menilai, penggunaan dana Banpres harus memprioritaskan kebutuhan mendesak dalam penanganan karhutla. Mulai dari penguatan sarana dan prasarana pemadaman, ketersediaan peralatan, dukungan operasional relawan, hingga upaya pencegahan kebakaran di kawasan rawan.
Agus juga menyoroti pentingnya memperhatikan keselamatan para petugas dan relawan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan.
“Jangan sampai kita hanya fokus pada pemadaman ketika api sudah membesar. Pencegahan harus diperkuat, begitu juga kesiapan peralatan dan perlindungan bagi relawan. Mereka ini mempertaruhkan tenaga, bahkan keselamatan, untuk membantu masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta pemerintah daerah memastikan setiap program yang dibiayai melalui Banpres memiliki perencanaan dan target yang jelas. Dengan begitu, penggunaan anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga menghasilkan dampak yang bisa dirasakan langsung.
Menurut Agus, pengawasan menjadi bagian penting agar bantuan bernilai besar tersebut tidak salah sasaran. DPRD, pemerintah daerah, lembaga pengawas, serta masyarakat perlu bersama-sama mengawal pelaksanaannya.
“Anggaran sebesar ini harus dikawal bersama. Kita ingin tahu apa saja yang menjadi prioritas, bagaimana pelaksanaannya, dan sejauh mana hasilnya. Jangan sampai anggaran terserap, tetapi persoalan di lapangan masih terus berulang,” katanya.
Ia berharap, bantuan pemerintah pusat tersebut menjadi momentum bagi Kabupaten Banjar untuk membangun sistem penanganan karhutla yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Sebab, menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan penanganan ketika kebakaran terjadi, tetapi juga jaminan bahwa pemerintah semakin siap mencegah bencana serupa pada musim kemarau berikutnya.
“Harapan kita, setelah adanya bantuan ini, penanganan karhutla di Kabupaten Banjar semakin maksimal. Relawan lebih siap, peralatan memadai, kawasan rawan lebih terpantau, dan masyarakat tidak lagi terus-menerus dihantui ancaman kebakaran maupun kabut asap,” pungkas Agus.
