Damkarnews.com, BANJAR – Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Banjar terus diperkuat dengan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk kalangan dunia usaha.
Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi DPRD Kabupaten Banjar bersama sejumlah perusahaan yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Banjar, Kamis (8/10/2026), di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar.
Langkah DPRD tersebut mendapat apresiasi dari anggota DPRD Kabupaten Banjar sekaligus Ketua Relawan Buser 690 Banjar, M. Hasan Hamdan.
Menurut Hasan, keterlibatan perusahaan sangat penting karena penanganan Karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, petugas pemadam maupun relawan. Dukungan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kemampuan para relawan dalam menghadapi kebakaran yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
“Pertama, kita mengucapkan terima kasih kepada lembaga DPRD Kabupaten Banjar yang sudah mengundang seluruh perusahaan. Ya, walaupun baru sebagian yang hadir,” ujar Hasan usai rapat.
Ia mengatakan, perusahaan yang belum dapat menghadiri rapat kali ini akan kembali dipanggil oleh DPRD. Selain itu, perusahaan lain yang belum terdata dalam undangan pertama juga akan diupayakan untuk dilibatkan.
Hasan menilai, semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar pula kekuatan bersama dalam menghadapi Karhutla. Terlebih, para relawan di lapangan membutuhkan dukungan peralatan maupun sumber daya untuk bergerak cepat ketika terjadi kebakaran.
Dalam rapat tersebut, lanjut Hasan, hampir seluruh perusahaan yang hadir menyatakan kesiapannya untuk ikut membantu penanganan Karhutla.
“Tadi hampir semua perusahaan yang hadir berkomitmen. Tinggal menunggu proposal dari Buser sendiri untuk membantu meringankan penanganan Karhutla di lapangan,” katanya.
Bagi Hasan, komitmen tersebut bukan sekadar bentuk dukungan kepada relawan, tetapi juga menjadi bagian dari kepedulian bersama terhadap masyarakat yang terdampak Karhutla.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar H. Irwan Bora mengatakan, pemanggilan perusahaan dilakukan untuk memperkuat sinergi sekaligus mendorong kontribusi sektor swasta agar penanganan Karhutla di Kabupaten Banjar dapat dilakukan lebih optimal.
“Hari ini kita kembali melaksanakan rapat koordinasi terkait penanganan Karhutla. Kita memanggil perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di Kabupaten Banjar agar kontribusi mereka dalam penanganan Karhutla ini bisa lebih masif dan memberikan perhatian lebih,” ujar Irwan.
Ia menyebutkan, sebagian perusahaan sebenarnya telah memberikan kontribusi dan mengikuti arahan terkait penempatan zona penanganan Karhutla. Namun, DPRD masih menemukan adanya ketidaksesuaian penempatan zona untuk beberapa perusahaan.
“Ada perusahaan yang beraktivitas di Kabupaten Banjar, tetapi zonanya justru diberi di daerah Bati-Bati. Karena itu, kami minta mereka melaporkan kembali agar penanganannya difokuskan di wilayah Kabupaten Banjar,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, sebanyak 13 perusahaan tercatat mendapat undangan. Namun, masih terdapat sejumlah perusahaan yang belum hadir maupun belum menerima informasi resmi terkait rapat tersebut.
DPRD Kabupaten Banjar pun meminta perusahaan yang belum hadir agar merespons pemanggilan berikutnya. Irwan menegaskan, apabila kembali tidak merespons undangan resmi DPRD, pihaknya dapat merekomendasikan langkah lebih tegas kepada pemerintah daerah.
“Kami minta kepada perusahaan yang belum hadir, kami akan memberikan sanksi tegas kalau tidak merespons undangan kami. Ini rapat resmi lembaga DPRD di ruang paripurna. Kalau diundang kembali dan tetap tidak merespons, bisa saja kami rekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk membekukan perizinannya,” tegas Irwan.
Dengan adanya pertemuan tersebut, DPRD berharap kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, relawan dan masyarakat dapat semakin kuat. Sebab, di tengah ancaman Karhutla, kecepatan bergerak di lapangan menjadi salah satu kunci untuk mencegah api meluas dan melindungi masyarakat serta lingkungan.
