Damkarnews.com, BANJAR – Persoalan anggaran menjadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar dalam evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). DPRD meminta pemerintah daerah tidak lagi menghitung kebutuhan penanganan bencana secara parsial, mengingat karhutla maupun banjir merupakan bencana yang berulang setiap tahun.
Sorotan tersebut mengemuka dalam Rapat Gabungan Komisi I, II, III dan IV DPRD Kabupaten Banjar bersama Pemerintah Kabupaten Banjar di Ruang Rapat Paripurna Lantai 2 Gedung DPRD Banjar, Rabu (7/10/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Banjar H. Irwan Bora, didampingi Wakil Ketua II H. Akhmad Rizanie Anshari dan Wakil Ketua III K.H. Ali Murtadho. Sementara dari Pemkab Banjar hadir Sekda H. Yudi Andrea bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Amiruddin, menilai kepastian anggaran menjadi salah satu kunci agar penanganan karhutla tidak tersendat ketika bencana terjadi.
Menurutnya, BPBD sebagai leading sector harus mendapat dukungan anggaran yang terukur sejak tahap perencanaan. Hal serupa juga berlaku bagi SKPD pendukung, termasuk Satpol PP dan unsur lainnya yang terlibat dalam penanganan di lapangan.
“Jangan sampai sebelum tahun anggaran berakhir, kita sudah kekurangan anggaran. Padahal Karhutla maupun banjir ini siklus tahunan yang mestinya sudah terencana dengan baik,” tegas Amiruddin.
Ia meminta Pemkab Banjar mulai menghitung secara realistis kemampuan keuangan daerah sekaligus kebutuhan riil penanganan bencana di lapangan untuk tahun anggaran mendatang.
“Untuk tahun anggaran mendatang, hitung betul berapa kemampuan daerah dan berapa kebutuhan riil di lapangan,” lanjutnya.
Selain anggaran pemerintah, DPRD juga menyoroti dukungan terhadap relawan pemadam kebakaran yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam penanganan karhutla di Kabupaten Banjar.
Amiruddin memberikan apresiasi kepada para relawan dan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) yang dinilai berada di garis depan setiap kali terjadi kebakaran.
Menurutnya, keberadaan relawan harus diimbangi dengan dukungan operasional yang memadai. Bukan hanya pompa portable, tetapi juga alat pelindung diri (APD) dan kebutuhan transportasi ketika relawan bergerak menuju lokasi kebakaran.
“Kita berutang jasa besar kepada teman-teman relawan. Dibandingkan daerah lain yang kesulitan karena minim relawan, wilayah kita terbantu sekali oleh aksi cepat mereka,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai penguatan sarana dan prasarana relawan merupakan kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.
“Penguatan sarana dan prasarana relawan, seperti pompa portable dan APD adalah hal yang mutlak dan wajib dipenuhi,” tegasnya.
Namun, Amiruddin menyayangkan masih adanya rekomendasi rapat sebelumnya dari Komisi I dan IV yang belum terakomodasi, salah satunya usulan penambahan anggaran sekitar Rp50 juta untuk mendukung biaya transportasi relawan BPK.
Padahal, menurutnya, tambahan anggaran tersebut berkaitan langsung dengan operasional relawan saat melakukan pemadaman di lapangan.
Tak hanya anggaran daerah, DPRD Kabupaten Banjar juga mempertanyakan bantuan pemerintah pusat senilai Rp30 miliar yang hingga kini disebut belum diterima daerah.
Amiruddin meminta Pemkab Banjar lebih aktif melakukan komunikasi dan pendekatan kepada pemerintah pusat untuk memastikan kejelasan bantuan tersebut.
Menurutnya, apabila bantuan tersebut memang dialokasikan untuk mendukung penanganan bencana, pemerintah daerah perlu mengetahui secara jelas kendala yang menyebabkan anggaran itu belum terealisasi.
“Mestinya pemerintah daerah lebih aktif melakukan pendekatan. Kita minta penjelasan apa penyebab bantuan Rp30 miliar tersebut belum bisa kita terima,” pungkasnya.
Di sisi lain, Amiruddin turut mengingatkan Pemkab Banjar agar Rencana Kajian Risiko Bencana (RKB) yang telah disusun tidak berhenti sebagai dokumen administratif.
Ia menilai dokumen tersebut harus menjadi pijakan dalam menentukan kebijakan mitigasi, penyusunan anggaran hingga evaluasi penanganan bencana.
