Damkarnews.com, BANJAR – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Banjar memasuki babak baru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar mulai menekan sektor dunia usaha agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut mengambil peran lebih besar dalam menghadapi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat gabungan seluruh komisi DPRD Kabupaten Banjar bersama Ketua CSR Kabupaten Banjar, Ketua KUD Fajar Bersama, serta jajaran direktur perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banjar, Kamis (8/10/2026).
Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar itu secara khusus membahas tindak lanjut penanganan dan penanggulangan karhutla, termasuk optimalisasi dukungan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, H. Irwan Bora, mengatakan rapat tersebut digelar untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan kontribusi perusahaan terhadap penanganan karhutla benar-benar diarahkan ke wilayah yang membutuhkan.
“Rapat hari ini merupakan bagian dari upaya kita memperkuat koordinasi. Perusahaan yang beraktivitas di Kabupaten Banjar kita minta memberikan perhatian lebih dan kontribusi yang lebih masif terhadap penanganan karhutla,” ujar Irwan Bora.
Menurutnya, sejumlah perusahaan sebenarnya telah menunjukkan kepedulian dengan ikut mendukung penanganan karhutla. Namun, DPRD menemukan masih ada persoalan dalam penempatan zona penanganan.
Salah satunya, terdapat perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Banjar, tetapi mendapat penempatan zona penanganan di wilayah Bati-Bati.
“Kami minta perusahaan melaporkan kembali penempatan zonanya. Kalau aktivitasnya berada di Kabupaten Banjar, tentu penanganannya juga harus difokuskan di wilayah Kabupaten Banjar,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, sebanyak 13 perusahaan tercatat mendapat undangan. Namun, tidak seluruh perusahaan dapat menghadiri pertemuan.
DPRD pun menyoroti ketidakhadiran sejumlah perusahaan. Terlebih, rapat digelar secara resmi di ruang paripurna dan membahas persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat serta kondisi lingkungan di Kabupaten Banjar.
Irwan menegaskan, perusahaan yang mengabaikan undangan DPRD akan kembali dipanggil. Jika tetap tidak memberikan respons, DPRD tidak menutup kemungkinan merekomendasikan langkah tegas kepada Pemerintah Kabupaten Banjar.
“Kami minta perusahaan yang belum hadir untuk merespons undangan. Ini rapat resmi lembaga DPRD. Kalau dipanggil kembali dan tetap tidak merespons, kami bisa merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk memberikan tindakan tegas, termasuk mengevaluasi perizinannya,” katanya.
Di sisi lain, langkah DPRD tersebut mendapat apresiasi dari anggota DPRD Kabupaten Banjar sekaligus Ketua Relawan Buser 690 Banjar, M. Hasan Hamdan.
Hasan menilai keterlibatan perusahaan menjadi bagian penting dalam memperkuat penanganan karhutla, mengingat kondisi di lapangan membutuhkan dukungan berbagai pihak, bukan hanya pemerintah dan relawan.
“Kita mengucapkan terima kasih kepada lembaga DPRD Kabupaten Banjar yang sudah mengundang seluruh perusahaan. Walaupun hari ini baru sebagian yang hadir, ini merupakan langkah yang sangat baik untuk memperkuat penanganan karhutla,” kata Hasan.
Ia menyebut perusahaan yang belum hadir akan kembali dipanggil oleh DPRD. Selain itu, perusahaan yang belum masuk dalam pendataan juga diharapkan dapat dilibatkan dalam koordinasi berikutnya.
Menurut Hasan, perwakilan perusahaan yang hadir dalam rapat pada prinsipnya telah menyatakan komitmen untuk memberikan dukungan terhadap penanganan karhutla di lapangan.
“Hampir semua perusahaan yang hadir tadi menyatakan komitmennya. Tinggal menunggu proposal dari Buser untuk membantu meringankan penanganan karhutla di lapangan,” ujarnya.
Hasan berharap komitmen tersebut tidak berhenti pada rapat dan pernyataan dukungan semata. Dukungan perusahaan, menurutnya, perlu diwujudkan dalam bentuk bantuan peralatan, personel maupun kebutuhan operasional relawan yang berhadapan langsung dengan karhutla.
Dengan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, perusahaan, CSR, KUD, dan relawan, penanganan karhutla di Kabupaten Banjar diharapkan dapat dilakukan lebih cepat, terarah, dan menyentuh langsung wilayah yang terdampak.
