Damkarnews.com, BANJAR – Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Banjar. Sektor pendidikan bahkan menjadi salah satu prioritas dalam pembenahan birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, saat menjadi pembina Apel Kerja Gabungan Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar di halaman Kantor Bupati Banjar, Martapura, Senin (5/10/2026) pagi.
Apel tersebut menghadirkan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar sebagai petugas. Dalam amanatnya, Yudi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan akses pendidikan semakin luas dan merata, terutama bagi anak-anak di wilayah pedesaan.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen menjalankan program wajib belajar 13 tahun sekaligus memperluas kesempatan belajar melalui program satu desa satu PAUD.
“Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen melaksanakan program wajib belajar 13 tahun dan memperluas kesempatan belajar melalui program satu desa satu PAUD. Ini bertujuan agar layanan pendidikan usia dini semakin merata bagi seluruh anak di desa,” jelas Yudi.
Ia menilai, pendidikan usia dini memiliki peran penting dalam membangun fondasi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak. Karena itu, pemerataan akses PAUD di desa menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini.
Tak hanya memperluas akses, peningkatan kualitas proses pembelajaran juga terus dilakukan. Yudi menyampaikan, sekolah-sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Banjar telah mengimplementasikan pembelajaran mendalam atau deep learning secara masif.
Pendekatan tersebut, kata dia, tidak hanya mengejar capaian akademik, tetapi juga menekankan pembelajaran yang berkesadaran, memuliakan peserta didik, serta menciptakan suasana belajar yang menggembirakan.
“Pembelajaran harus mampu memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Anak-anak tidak hanya dituntut memahami materi, tetapi juga menikmati proses belajar,” ujarnya.
Sementara itu, capaian positif juga terlihat dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di Kabupaten Banjar. Tingkat partisipasi tercatat mencapai 100 persen.
Untuk jenjang SD, nilai rata-rata TKA mencapai 53,41, sekaligus menempatkan Kabupaten Banjar di peringkat keempat se-Kalimantan Selatan.
Sedangkan pada jenjang SMP, nilai rata-rata mencapai 53,18 dan menempatkan Kabupaten Banjar di peringkat ketiga se-Kalimantan Selatan.
Meski capaian tersebut cukup membanggakan, Yudi meminta seluruh pihak tidak cepat berpuas diri. Hasil TKA, menurutnya, harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pendidikan ke depan.
“Jadikan hasil TKA ini sebagai bahan refleksi untuk terus berbenah pada 2027 kelak,” pesan Yudi.
Menurutnya, capaian tersebut bukan sekadar angka atau peringkat, tetapi menjadi gambaran yang dapat digunakan pemerintah, sekolah, guru dan seluruh pemangku kepentingan untuk melihat bagian mana yang masih perlu diperkuat.
Dalam apel kerja gabungan tersebut juga dilaksanakan penyerahan piagam penghargaan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Nasional Tahun 2025 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Selain itu, turut diserahkan penghargaan hasil PEKPPP Mandiri Tahun 2025 oleh Sekda Banjar didampingi Plt Asisten Administrasi Umum.
Penghargaan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Pelayanan yang baik diharapkan tidak hanya menjadi target administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Apel kerja gabungan tersebut diikuti pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat fungsional ahli madya, pejabat pengawas, pejabat fungsional ahli muda, serta seluruh ASN dan PJLP pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Melalui momentum tersebut, Pemkab Banjar kembali menegaskan bahwa pembenahan birokrasi dan peningkatan kualitas pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menghadirkan pelayanan pemerintah yang semakin dekat, berkualitas, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
