Damkarnews.com, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar menempatkan efektivitas belanja daerah sebagai salah satu perhatian utama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Anggaran daerah diarahkan tidak sekadar terserap dalam program pemerintahan, tetapi harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi saat mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur dalam Rapat Paripurna DPRD Banjar, Selasa (8/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna Lantai 2 Gedung DPRD Banjar, Martapura, tersebut mengagendakan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjar Irwan Bora itu, turut dibahas Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Habib Idrus menyampaikan, berbagai pandangan yang disampaikan fraksi DPRD menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan penyusunan APBD 2027 tetap berada pada jalur pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, belanja daerah harus diarahkan pada program yang memiliki sasaran jelas, indikator keberhasilan yang dapat diukur serta memberikan dampak berkelanjutan.
“Yang menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana anggaran yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap program harus mempunyai target dan ukuran keberhasilan yang jelas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan menjadi perhatian dalam rancangan belanja 2027. Di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar serta stimulus untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain efektivitas belanja, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada kemampuan fiskal Kabupaten Banjar agar tidak terus bergantung pada sumber pendanaan dari luar daerah.
Menanggapi pandangan Fraksi PKB, pemerintah sepakat bahwa peningkatan kemandirian fiskal menjadi pekerjaan yang harus dilakukan secara berkelanjutan.
Optimalisasi potensi ekonomi daerah, pembenahan sistem pemungutan pajak serta percepatan digitalisasi menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Penguatan pendapatan daerah harus dilakukan dengan memperbaiki sistem dan memanfaatkan potensi yang ada. Digitalisasi juga menjadi salah satu langkah penting agar pemungutan lebih efektif, transparan dan mudah,” katanya.
Sementara itu, pemerintah juga memastikan efisiensi tetap menjadi bagian dalam penyusunan APBD 2027. Belanja operasional akan dikendalikan agar ruang fiskal dapat lebih banyak diarahkan pada program prioritas dan belanja yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
Persoalan kebencanaan turut menjadi perhatian dalam arah kebijakan anggaran. Pemerintah Kabupaten Banjar akan terus memperkuat mitigasi serta kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana, terutama banjir dan kebakaran hutan dan lahan.
Habib Idrus menegaskan, kebijakan anggaran harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus memperkuat kemampuan pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
“Pembangunan harus berjalan, pelayanan kepada masyarakat harus meningkat, dan pada saat yang sama pemerintah harus memiliki kemampuan menghadapi risiko seperti bencana. Semua itu membutuhkan perencanaan anggaran yang tepat,” tegasnya.
Di sisi lain, dalam agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk dilanjutkan.
Dengan adanya persetujuan seluruh fraksi, Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disepakati untuk diproses menuju penetapan sebagai Peraturan Daerah (Perda) pada rapat paripurna berikutnya.
