Damkarnews.com, BANJAR – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian di Kabupaten Banjar. Selain mengancam kualitas udara, kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu kesehatan siswa dan tenaga pendidik apabila paparan asap semakin pekat.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, Hj. Anna Rusiana, meminta pemerintah daerah tidak menunggu kondisi memburuk untuk mengambil langkah perlindungan.
Menurutnya, Dinas Pendidikan bersama Dinas Kesehatan dan instansi terkait perlu memiliki langkah yang jelas menghadapi kemungkinan meningkatnya kabut asap.
Hal tersebut disampaikan Hj. Anna saat dihubungi melalui telepon, Jumat (28/8/2026) pagi.
Ia menilai, keselamatan peserta didik harus menjadi pertimbangan utama ketika kualitas udara berada pada kondisi yang tidak sehat. Salah satu opsi yang dapat disiapkan adalah mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ).
“Kalau kondisi kabut asap sudah cukup parah dan kualitas udara tidak sehat, kita harus melihat keselamatan anak-anak. Jangan dipaksakan mereka tetap belajar tatap muka. Dinas Pendidikan perlu menyiapkan opsi pembelajaran daring apabila memang kondisi mengharuskan,” ujar Anna.
Namun, Anna menegaskan PJJ tidak serta-merta diberlakukan setiap kali muncul kabut asap. Menurutnya, keputusan harus berdasarkan indikator yang jelas, terutama kondisi kualitas udara serta rekomendasi dari instansi teknis.
“Bukan berarti setiap ada asap langsung sekolah diliburkan atau daring. Harus ada indikator yang jelas. Kita lihat kualitas udaranya, bagaimana kondisinya, kemudian Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan langkah yang paling aman,” katanya.
Selain meminta Dinas Pendidikan bersiap, Anna juga menyoroti pentingnya peran Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar dalam menghadapi dampak kabut asap.
Menurutnya, Dinkes harus mengambil langkah antisipatif dengan memantau kondisi kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak.
Informasi mengenai dampak paparan asap dan langkah perlindungan kesehatan juga perlu disampaikan secara cepat kepada sekolah maupun masyarakat.
“Dinas Kesehatan juga harus siap. Jangan sampai ketika kualitas udara memburuk baru kita bergerak. Harus ada pemantauan dan langkah antisipasi, terutama terhadap anak-anak yang cukup rentan terhadap dampak kabut asap,” ujarnya.
Anna berharap koordinasi antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dapat diperkuat sehingga setiap keputusan terkait aktivitas sekolah memiliki dasar yang jelas.
Ia juga mendorong sekolah mendapatkan pedoman mengenai tindakan yang harus dilakukan ketika kabut asap mulai mengganggu kualitas udara, termasuk pembatasan kegiatan di luar ruangan dan penggunaan masker.
“Yang paling penting adalah kesiapsiagaan. Sekolah harus tahu kapan kegiatan luar ruangan dihentikan, kapan siswa perlu menggunakan masker, dan kapan pembelajaran harus dialihkan ke sistem daring. Jangan sampai sekolah kebingungan ketika kondisi asap semakin pekat,” tegasnya.
Menurut Anna, kabut asap bukan hanya persoalan jarak pandang atau kenyamanan. Paparan udara yang buruk juga dapat membuat siswa tidak nyaman, mengganggu konsentrasi belajar dan pada kondisi tertentu berdampak terhadap kesehatan.
Karena itu, ia meminta kebijakan pendidikan tetap fleksibel mengikuti perkembangan kondisi lingkungan.
“Pendidikan tetap harus berjalan, tetapi kesehatan anak-anak juga tidak boleh dikorbankan. Kalau memang kondisi tidak memungkinkan untuk tatap muka, pembelajaran daring bisa menjadi salah satu solusi sementara sampai kualitas udara kembali aman,” ungkapnya.
Anna menambahkan, Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar akan terus mendorong koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPBD dan instansi terkait lainnya dalam menghadapi potensi kabut asap akibat karhutla.
Menurutnya, kesiapan pemerintah sangat penting agar penanganan tidak bersifat reaktif ketika kondisi sudah memburuk.
“Harapan kita karhutla bisa dicegah dan kabut asap tidak sampai terjadi. Tetapi kalau memang terjadi, pemerintah harus sudah punya langkah cepat dan terukur, sehingga aktivitas pendidikan tetap berjalan tanpa mengorbankan kesehatan peserta didik,” pungkasnya.
