Damkarnews.com, BANJAR – Ketika kemarau membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Banjar mulai kesulitan mendapatkan air bersih, para relawan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) justru bergerak tanpa banyak menunggu. Dengan armada dan peralatan yang mereka miliki, para relawan turun mendistribusikan air kepada warga yang terdampak kekeringan.
Aksi kemanusiaan tersebut kini mendapat perhatian dari Komisi II DPRD Kabupaten Banjar. Dewan menilai, peran para relawan tidak hanya penting dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga menjadi bagian penting dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar di tengah krisis air.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Ali Syahbana, mengatakan semangat para relawan dalam membantu masyarakat patut mendapat apresiasi sekaligus dukungan nyata dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Semangat para relawan di lapangan patut kita apresiasi. Mereka sangat antusias membantu kita, baik itu saat penanganan karhutla maupun krisis air bersih,” ujar Ali saat ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar, Selasa (26/8/2026) pagi.
Menurutnya, kondisi kekeringan tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerja bersama antara pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum (PTAM) Intan Banjar, hingga jaringan relawan di lapangan.
Ali mengungkapkan, selama ini sejumlah BPK swasta masih mengandalkan fasilitas secara mandiri. Para relawan bahkan mengambil air dari saluran irigasi menggunakan tandon untuk kemudian dibawa dan dibagikan kepada warga yang membutuhkan.
“Para relawan ini mengambil air dari irigasi menggunakan tandon-tandon lalu disalurkan ke masyarakat. Sementara kita punya stakeholder seperti PTAM Intan Banjar dan BPBD. Kami berharap kita semua bisa bersinergi untuk menghadapi situasi ini bersama-sama. Di momen ini tidak ada hierarki di antara kita,” tegasnya.
Karena itu, Komisi II DPRD Kabupaten Banjar mendorong agar dukungan terhadap para relawan tidak berhenti pada koordinasi. Menurut Ali, kebutuhan operasional di lapangan juga harus diperkuat agar distribusi air dapat menjangkau lebih banyak warga.
“Kita harus bisa memfasilitasi mereka, seperti BBM, pompa air, dan unit-unit tangki,” katanya.
Langkah memperkuat sinergi tersebut mulai diarahkan melalui pembahasan bersama PTAM Intan Banjar. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Rahmat Saleh, mengatakan pihaknya berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PTAM Intan Banjar pada 1 September 2026.
“Rencananya kami ingin memanggil PTAM Intan Banjar tanggal 1 September,” ujar Rahmat.
RDP tersebut diharapkan menjadi ruang untuk membahas langkah konkret menghadapi dampak kekeringan sekaligus memperkuat pelayanan air bersih bagi masyarakat di wilayah terdampak.
Dukungan lintas sektor dinilai penting mengingat kebutuhan air bersih terus meningkat seiring meluasnya dampak musim kemarau. Pemerintah daerah, PTAM Intan Banjar, BPBD, serta para relawan diharapkan dapat berbagi peran sesuai kapasitas masing-masing.
Bagi para relawan BPK, dukungan tersebut bukan sekadar tambahan fasilitas. Ketersediaan bahan bakar, pompa, hingga unit tangki dapat menentukan seberapa cepat mereka bergerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya.
Dengan kolaborasi yang lebih kuat, aksi para relawan yang selama ini berjalan secara swadaya diharapkan dapat semakin maksimal. Krisis air bersih pun tidak hanya direspons dengan bantuan sesaat, tetapi melalui sistem penanganan yang lebih terkoordinasi sehingga masyarakat terdampak kekeringan bisa memperoleh kebutuhan air secara lebih cepat dan merata.
