Damkarnews.com, BANJAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar terus memperkuat perlindungan data pemerintah di tengah pesatnya transformasi digital. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), Pemkab Banjar menggelar Sosialisasi Keamanan Informasi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik di Aula Baiman Lantai II Bapperida Martapura, Kamis (30/7/2026) pagi.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur sipil negara (ASN) mengenai pentingnya keamanan informasi sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan publik berbasis digital.
Kepala DKISP Kabupaten Banjar, Faisal, saat membuka kegiatan mengatakan sosialisasi tersebut menjadi langkah untuk menambah wawasan ASN mengenai standar keamanan informasi sekaligus meningkatkan kesadaran dalam melindungi data di lingkungan kerja masing-masing.
“Melalui kegiatan ini kami ingin menambah wawasan dan pemahaman ASN tentang keamanan informasi sesuai standar, sekaligus meningkatkan kesadaran dalam melindungi informasi dari berbagai risiko ancaman siber di tempat kerja masing-masing,” ujarnya.
Faisal menjelaskan, perkembangan pelayanan publik saat ini tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet. Namun, di balik kemudahan tersebut, ancaman terhadap keamanan data juga semakin meningkat.
Menurutnya, terdapat empat persoalan utama yang menjadi perhatian dalam pengamanan informasi di lingkungan Pemkab Banjar. Pertama, semakin besarnya ketergantungan pelayanan publik terhadap sistem elektronik berbasis internet dalam mengelola data dan informasi.
Kedua, perkembangan teknologi juga diiringi meningkatnya ancaman peretasan yang mengincar data-data penting pemerintah. Serangan siber tersebut tidak hanya berpotensi mengganggu pelayanan publik, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian secara finansial.
Selain itu, Faisal menyoroti masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keamanan informasi. Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya keamanan siber (security awareness) juga dinilai meningkatkan risiko serangan terhadap sistem elektronik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Karena itu, ia berharap seluruh peserta mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar keamanan informasi di instansi masing-masing, terutama dalam menjaga kerahasiaan data pemerintah dan melindungi data pribadi ASN agar tidak terjadi kebocoran.
“Kami berharap peserta dapat menerapkan prinsip dasar keamanan informasi, menjaga data di OPD agar tidak bocor, sekaligus melindungi data pribadi ASN,” tegasnya.
Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan serta Kepala Bidang Statistik dan Persandian DKISP Kabupaten Banjar.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Banjar menargetkan seluruh OPD memiliki pemahaman yang sama dalam menghadapi ancaman siber, sehingga keamanan data pemerintah tetap terjaga dan pelayanan publik berbasis digital dapat berjalan lebih aman, efektif, dan berkelanjutan.
