Damkarnews.com, BANJAR – Seberapa siap Kabupaten Banjar menghadapi bencana dan berbagai gangguan yang dapat mengancam kehidupan masyarakat? Pertanyaan tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perhitungan Mandiri Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2026 yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar.
Rakor berlangsung di Aula Kantor DPRKPLH, Martapura, Kamis (30/7/2026) pagi. Forum ini menjadi langkah awal untuk mengukur sekaligus mengevaluasi sejauh mana ketahanan Kabupaten Banjar dalam menghadapi berbagai potensi ancaman.
Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar H Yudi Andrea, didampingi Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Banjar Haris Utomo. Hadir pula narasumber dari Bidang Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Ariamsyah.
Sebanyak 50 peserta mengikuti kegiatan tersebut, terdiri dari unsur BPBD Kalsel, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Sekda Banjar H Yudi Andrea mengatakan, IKD bukan sekadar instrumen untuk menghasilkan angka penilaian. Lebih dari itu, IKD menjadi gambaran mengenai kemampuan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang bersumber dari bencana alam maupun nonalam.
“Melalui pengukuran ini, kita dapat mengidentifikasi kekuatan sekaligus mengantisipasi titik-titik kelemahan yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Menurut Yudi, proses perhitungan IKD harus dilakukan secara serius dengan mengandalkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar menyajikan data secara akurat sehingga hasil penilaian benar-benar menggambarkan kondisi Kabupaten Banjar di lapangan.
“Hal ini krusial agar hasil pengukuran mampu mencerminkan kondisi riil Kabupaten Banjar di lapangan,” katanya.
Yudi menegaskan, hasil evaluasi IKD 2026 nantinya tidak berhenti sebagai capaian administratif. Nilai tersebut akan menjadi salah satu landasan penting dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah.
“Hasil dari evaluasi IKD 2026 ini nantinya tidak hanya menjadi angka pencapaian, melainkan akan dijadikan landasan utama dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan daerah, mitigasi risiko, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” tambahnya.
Ia menjelaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi maupun persentase pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, daerah yang maju juga harus memiliki kemampuan menjaga stabilitas, memperkuat ketahanan sosial, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mempertahankan kelestarian lingkungan.
“Karena itu, pembangunan harus diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh,” jelas Yudi.
Melalui Rakor tersebut, Pemkab Banjar juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor. Setiap perangkat daerah dan pemangku kepentingan diharapkan aktif memberikan data, masukan serta evaluasi yang diperlukan dalam penyusunan IKD 2026.
Yudi mengajak seluruh peserta menjadikan proses perhitungan mandiri tersebut sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi, bukan sekadar memenuhi kewajiban penilaian.
Ia berharap dokumen IKD 2026 nantinya mampu menjadi acuan konkret dalam menentukan langkah pembangunan Kabupaten Banjar, khususnya dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan daerah menghadapi berbagai risiko di masa mendatang.
