Damkarnews.com, BANJAR – Capaian pembangunan Kabupaten Banjar pada semester pertama 2026 menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, peningkatan tersebut tidak membuat Pemerintah Kabupaten Banjar berpuas diri. Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi justru meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera mempercepat pelaksanaan program agar target pembangunan tahun ini dapat tercapai secara optimal.
Pesan tersebut disampaikan Habib Idrus saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2026 di Aula Baiman Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banjar, Martapura, Kamis (23/7/2026).
Menurutnya, hasil evaluasi semester I harus menjadi pijakan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pada enam bulan terakhir tahun anggaran, bukan sekadar menjadi laporan capaian.
“Melalui forum ini, kita tidak hanya melihat sejauh mana target telah dicapai, tetapi juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi serta merumuskan langkah-langkah percepatan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih efektif pada semester berikutnya,” ujar Habib Idrus.
Berdasarkan hasil monitoring, realisasi keuangan pembangunan Kabupaten Banjar hingga semester I 2026 telah mencapai sekitar Rp1,2 triliun atau 43,68 persen, sementara realisasi fisik mencapai 54,47 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada 2025, ketika realisasi keuangan berada di angka 38,04 persen dan realisasi fisik 48,36 persen.
Meski demikian, Habib Idrus mengingatkan masih terdapat sejumlah hambatan yang perlu segera diselesaikan agar penyerapan anggaran dan pelaksanaan program tidak menumpuk di akhir tahun.
Beberapa kendala yang disoroti antara lain proses pengadaan barang dan jasa, kesiapan dokumen teknis, koordinasi lintas perangkat daerah, perizinan, hingga persoalan administratif.
Ia meminta setiap OPD segera mengidentifikasi akar persoalan dan mengambil langkah penyelesaian yang konkret.
“Setiap perangkat daerah harus segera melakukan identifikasi terhadap akar permasalahan yang dihadapi. Saya minta langkah-langkah nyata dan terukur untuk mengatasi hambatan tersebut. Jika ada kendala yang membutuhkan koordinasi lintas sektor atau dukungan kebijakan, segera komunikasikan agar bisa diselesaikan bersama, jangan menunggu akhir tahun anggaran,” tegasnya.
Selain percepatan pelaksanaan program, Wabup juga menekankan pentingnya kualitas pelaporan melalui aplikasi Sistem Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi (SIMONDALEV). Menurutnya, aplikasi tersebut bukan sekadar sarana pelaporan, melainkan instrumen untuk mengendalikan sekaligus mengevaluasi pembangunan secara berkelanjutan.
Ia meminta seluruh data yang diinput ke dalam sistem telah melalui proses validasi berjenjang, mulai dari pelaksana kegiatan hingga pimpinan perangkat daerah, sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu merupakan fondasi dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas,” katanya.
Habib Idrus berharap seluruh perangkat daerah memanfaatkan SIMONDALEV sebagai alat evaluasi internal sekaligus mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Data yang tersedia diharapkan mampu mendeteksi lebih dini adanya deviasi capaian sehingga langkah perbaikan dapat segera dilakukan.
Menutup arahannya, ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi juga dari kualitas hasil pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta tercapainya target yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Banjar.
Dengan masih tersisa satu semester, Pemerintah Kabupaten Banjar berharap seluruh program prioritas dapat diselesaikan tepat waktu sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
