Damkarnews.com, BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar mengajak seluruh perangkat daerah untuk mengubah cara pandang terhadap keluhan masyarakat. Alih-alih dianggap sebagai kritik yang menjatuhkan, setiap aduan warga dinilai sebagai sumber informasi penting untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsyi, saat membuka Sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) yang digelar Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar di Aula Putih Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PRKPLH), Rabu (24/6/2026).
Menurut Habib Idrus, di tengah perkembangan teknologi digital, pemerintah dituntut menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah diakses, dan mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat. Karena itu, pengelolaan pengaduan publik harus menjadi perhatian serius seluruh instansi pemerintah.
“Aduan masyarakat jangan dipandang sebagai beban atau kritik yang menjatuhkan. Setiap laporan merupakan cerminan kondisi riil di lapangan sekaligus bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan sistem pengaduan sangat bergantung pada pejabat penghubung dan operator pengelola pengaduan yang menjadi garda terdepan pelayanan publik di masing-masing perangkat daerah.
Tak hanya merespons laporan dengan cepat, Habib Idrus juga meminta setiap instansi memastikan seluruh aduan ditindaklanjuti hingga tuntas. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan jawaban administratif, tetapi juga penyelesaian yang benar-benar dirasakan manfaatnya.
“Kecepatan merespons memang penting, tetapi yang lebih utama adalah ketepatan solusi. Masyarakat tidak hanya membutuhkan jawaban, mereka membutuhkan penyelesaian,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala DKISP Kabupaten Banjar, Faisal, menjelaskan bahwa SP4N-LAPOR! merupakan platform pengelolaan pengaduan nasional yang menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Melalui sosialisasi ini, peserta diberikan pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan pengaduan, peningkatan kapasitas admin, hingga penguatan koordinasi antarperangkat daerah agar setiap laporan masyarakat dapat ditangani secara efektif.
“Melalui SP4N-LAPOR!, setiap aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi dapat dikelola secara terintegrasi, terukur, dan terpantau hingga tingkat nasional. Ini menjadi instrumen penting dalam membangun pelayanan publik yang lebih adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” kata Faisal.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Kasi Aspirasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Hairun Nikmah, serta Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) DKISP Kabupaten Banjar, Noor Syawli Sahri.
Sebanyak 110 peserta mengikuti kegiatan yang terdiri dari 91 pejabat penghubung perangkat daerah, 12 operator UPTD, serta perwakilan BPJS Martapura dan PT PLN ULP Martapura.
Melalui penguatan kapasitas pengelola SP4N-LAPOR!, Pemkab Banjar berharap budaya pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berorientasi pada penyelesaian masalah semakin mengakar, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat.
